Denpasar, PancarPOS | Maraknya aksi kriminal di sekitar Jembatan Suramadu, mulai dari pencurian kendaraan hingga indikasi pembegalan dengan modus senar pancing, memicu keresahan warga. Banyak yang mendesak adanya pengamanan ketat, bahkan tidak sedikit yang mendukung penerapan pintu tol atau ekstremnya, pembongkaran jembatan.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa Jembatan Suramadu berada di bawah otoritas pemerintah pusat, dikelola oleh Kementerian PUPR berdasarkan PP No. 98 Tahun 2018. Hal ini membuat Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki izin langsung.
“Jembatan Suramadu dibangun dengan tujuan pemerataan infrastruktur dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Madura. Akan tetapi, masyarakat akhir-akhir ini justru banyak suara negatif agar jembatan tersebut ditutup, karena sering menimbulkan masalah baru bagi pengendara yang lewat. Meski begitu, Pemkot Surabaya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.”
Pria berusia 59 tahun itu melanjutkan bahwa jembatan tersebut dibangun dengan menggunakan APBN. Tujuannya adalah untuk pemerataan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang tinggal di Pulau Madura.
“Ini bukan soal saling menyalahkan, tapi bagaimana Suramadu tetap aman sebagai urat nadi perekonomian Jatim,” tegas Armuji.
