Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial
Tabanan, PancarPOS | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., kembali membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) di Kabupaten Tabanan. Kali ini, Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa M-U itu, menggelar agenda Bimtek yang menyasar langsung kelompok usaha perhutanan sosial yang berlangsung di Apple Resort CS Bedha, Desa Sudimara, Tabanan, pada Minggu (23/6/2024). Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, melanjutkan kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial, bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Wilayah Bali-Nusra, Kementerina Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Agenda Bimtek yang digenjot peraih suara terbanyak DPR RI di periode ke-5 dari Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional dengan 255.130 tersebut, juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Tabanan terpilih, Ni Made Usmantari, alias M-U bersama ratusan petani dan krama subak yang tergabung dalam kelompok usaha perhutanan sosial di Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan itu, Sekretaris Kelompok Perhutanan Sosial Wanasari Bukit Catu Bedugul, Komang Tomi Wiarta sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan Bimtek yang diinisiasi oleh Made Urip. Selama ini, Made Urip juga telah banyak membantu kelompok Perhutanan Sosial Wanasari terutama dalam bentuk sumbangan, baik berupa material maupun non meterial, salah satunya dalam bentuk Bang Pesona.
“Bantuan Bang Pesona tersebut kami mendapat bantuan bibit, yang mana bibit yang diberikan adalah bibit tananam Agroforestry, yaitu tananam yang setelah panennya bisa dimanfaatkan oleh anggota kelompok untuk kesejahteraan kelompok tani hutannya,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Bukit Pohen Desa Candi Kuning, I Wayan Ada merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan Bimtek yang didukung penuh oleh Made Urip. “Dengan Bimtek ini kami bisa mendapatkan arahan dari Kementerian Kehutanan, sehingga masyarakat yang ikut tergabung dalam anggotan kelompok merasakan sekali manfaat dengan adanya perhutanan sosial ini, sehingga tercipta hutan lestari dan masyarakat sejahtera,” katanya.
Di samping itu, Made Urip telah memberikan bantuan program Bang Pesona senilai Rp50 juta, sebagai modal utama untuk mengelola perhutanan sosial ini. “Sejak tahun 2017 anggota kami sudah merasakan sekali manfaat dari perhutanan sosial ini untuk peningkatan perekonomian anggota kelompok. Selain itu saat ini juga sudah banyak generasi muda yang ikut bergabung dalam KTH Bukit Pohen ini,” ujarnya. Di sisi lain, Staf Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Wilayah Bali-Nusra, Kementerina Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siswanto, SE., mengatakan dengan adanya Bimtek ini, kelompok usaha perhutanan sosial diharapkan bisa mengelola usahanya dengan baik dan bisa mandiri sehingga anggoota bisa sejahtera dan hutan menjadi lestari.
“Harapannya perhutanan sosial dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, dan akhirnya masyarakat bisa mandiri kesejahteraan masyarakat disektor kehutanan bisa meningkat, kelompok tani usahanya bisa meningkat dan akhirnya akan terwujud hutan yang lebih lestari” jelasnya. Ditambahkannya, selama ini, pihaknya telah berkoordinasi secara baik dengan Made Urip, terutama yang berhubungan dengan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota kelompok perhutanan sosial. Di sela-sela membuka Bimtek, Made Urip menegaskan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan penanggulangan teknis di lapangan terutama dari kelompok tani yang sudah punya pengalaman bagaimana pengelola hutan tersebut supaya tetap lestari, dan tentu membutuhkan kerja sama dengan masyarakat di sekitar hutan tersebut.
“Kita harus libatkan masyarakat. kita juga sudah memiliki pengalaman pengelolaan hutan di Jawa yang ditangani oleh Perum Perhutani, yakni pengelolaan hutan bersama masyarakat sudah berjalan bertahun-tahun dan hasilnya cukup bagus” ucapnya. Made Urip juga menjelaskan di Bali juga banyak memiliki hutan, walaupun belum bisa memenuhi aturan dari Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengharuskan bagaimana satu kawasan memiliki kawsan hijau atau hutan minimal 30 persen. “Di Bali masih di bawah itu, atau sekitar 24 persen. Jadi bagaimana cara kita untuk mengejar itu, tentu bagaimana kita mendorong kepada masyarakat untuk mewujdukan budaya menanam. Kalau kita lihat dulu bagaimana investor diberikan untuk mengelola hutan jutaan hektar, ternyata ini memberikan dampak negatif terhadap hutan kita. Banyak hutan kita yang hanya diambil pohonnya tanpa ada rehabilitasi, sehingga menyebabkan bencana kekeringan maupun banjir. Maka kita harus terpanggil bagaimana pengelola hutan kita dengan baik,” tegasnya.
Dijelaskan, perhutanan sosial itu menjadi sangat penting untuk dikelola bersama, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat rambu-rambu terkait pengelolaan hutan terutama perhutanan sosial ini, sehingga kerja sama dengan masyarakat di sekitar hutan sangat penting dilakukan. “Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan tersebut dengan baik, tapi hutan harus tetap lestari,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut Made urip juga memeberikan pemahaman tentang 4 Pilar Kebangsaan untuk menambah wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. dyn/ama/kel
