Labuan Bajo, PancarPOS | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 bersama Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Layanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Wae Kelambu, Labuan Bajo, sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng, jajaran Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, Angkatan Laut, Pengguna Jasa serta instansi pelayanan di kawasan pelabuhan, serta para pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan di Labuan Bajo.
Forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari implementasi kerja sama antara Pelindo dan Ombudsman RI yang telah dibangun melalui Nota Kesepahaman pada tahun 2023 dan diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun 2026. Kolaborasi ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola, pencegahan maladministrasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik pelayanan publik.
Division Head Layanan SDM Regional 3, Edi Purwanto menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor kepelabuhanan. Menurutnya, Pelindo berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan tata kelola perusahaan, penerapan prinsip Good Corporate Governance, serta kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Ombudsman RI menjadi momentum penting bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan setiap layanan yang diberikan semakin profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi kepada masyarakat,” ujar Edy
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI juga memberikan pemaparan mengenai peran dan fungsi pengawasan pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang dialog antara Pelindo, regulator, dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi peluang peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pada layanan terminal penumpang.
“kita bersama-sama komitmen untuk tata kelola yang rapi, efektif dan efisien, dengan tata kelola yang rapi dan kolaborasi bersama maka nantinya kontribusi bagi labuan bajo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Manggarai Barat khususnya tapi NTT pada umumnya. Ucap Robert na Endi Jaweng
Dalam kunjungannya ke lapangan saat meninjau langsung fasilitas Pelabuhan, tim ombudsman menerima penjelasan langsung dari GM Pelabuhan Wae Kelambu, Anwar Siregar tentang fasilitas terminal penumpang, selain itu disampaikan juga adanya kanal aduan dengan nomor 102 untuk menampung aspirasi dan keluhan atau pertanyaan dari pengguna jasa.
Melalui kegiatan ini, Pelindo berharap sinergi yang telah terjalin bersama Ombudsman RI dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat budaya pelayanan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Komitmen tersebut merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Pelindo dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang mendukung konektivitas nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Top of Form. ojo/ama/ksm
