Kolaborasi Jadi Kunci, Ketua DPRD Tabanan Desak Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran
Tabanan, PancarPOS | Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabanan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar berbagai program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan bersama seluruh unsur TKPK, para donatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), serta pemangku kepentingan terkait yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Tabanan, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, S.Sos., yang akrab disapa Komet. Kehadiran pimpinan DPRD ini menjadi bagian dari sinergi legislatif dan eksekutif dalam mengawal kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Tabanan.
Rakor dibuka Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga. Turut hadir Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekretaris I TP PKK, jajaran Forkopimda, Asisten Setda, kepala perangkat daerah dan bagian di lingkungan Pemkab Tabanan, para camat se-Kabupaten Tabanan, instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, perguruan tinggi, LSM, organisasi kemasyarakatan, pelaku pariwisata, pelaku usaha serta stakeholder terkait.
Dalam forum tersebut, penanggulangan kemiskinan ditegaskan harus dilakukan secara terpadu, terarah dan berbasis data. Pemerintah tidak boleh hanya melihat kemiskinan dari sisi angka, tetapi harus mampu membaca kondisi riil masyarakat di lapangan.
Bupati Sanjaya menegaskan kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial hingga kesempatan ekonomi. Karena itu, berbagai program pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka kesempatan ekonomi.
“Kalau lima program prioritas kita dapat dijalankan dengan baik dan fokus, saya yakin angka kemiskinan di Tabanan akan terus menurun,” tegas Sanjaya.
Dalam konteks pengawasan dan fungsi legislatif, DPRD Tabanan memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Kehadiran Komet dalam rakor TKPK juga memperlihatkan pentingnya keterlibatan DPRD dalam membangun kesamaan langkah dengan pemerintah daerah. Persoalan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi harus dikawal sampai pada pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam rakor adalah pentingnya data yang akurat. Program Desa Presisi yang dikembangkan Pemkab Tabanan diharapkan mampu menjadi salah satu basis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Sanjaya menyebut pembangunan selalu bergerak sehingga setiap desa harus memiliki data yang presisi. Dengan data yang akurat, perencanaan pembangunan dapat disusun sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan profil kemiskinan, tercatat sebanyak 6.943 keluarga atau 22.415 individu berada pada desil 1 di Kabupaten Tabanan.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, arah penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga hal utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau kurang mampu, serta mengurangi dan menangani kantong-kantong kemiskinan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Tabanan juga mendorong agar keterlibatan dunia usaha melalui TJSP semakin diarahkan pada program yang produktif. “Bantuan sosial tidak semata-mata diberikan dalam bentuk amal atau donasi, tetapi dapat dikembangkan menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Kolaborasi tersebut menjadi penting mengingat persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah atau satu lembaga saja. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga masyarakat sendiri harus memiliki peran sesuai kapasitas masing-masing.
Bupati Sanjaya pun meminta agar program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri. “Saya berharap program pemerintah dan TJSP tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi. Rakor ini jangan hanya menjadi forum penyampaian laporan, melainkan harus menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut yang nyata,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabanan, Ida Ayu Agung Windayani Kusumaharani, melaporkan rakor diikuti sekitar 150 peserta. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, mengidentifikasi hambatan, menyelaraskan dukungan TJSP serta memperkuat ketepatan sasaran berbasis data dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tabanan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan secara terpadu, terarah, berbasis data dan berkelanjutan.
Dari sisi capaian, kolaborasi yang terus diperkuat turut mengantarkan Kabupaten Tabanan meraih peringkat III kategori penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat pengawasan sekaligus mendorong pemerintah agar program penanggulangan kemiskinan semakin terukur. Ukuran keberhasilan bukan sekadar penghargaan atau penurunan angka statistik, melainkan ketika masyarakat yang berada dalam kondisi rentan benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan.
Melalui sinergi yang semakin kuat, penanggulangan kemiskinan di Tabanan diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan di atas kertas, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata di tengah masyarakat. ama/ksm/*
