Logistik Bali Terancam Lumpuh, Bayu Joni: Krisis Ketapang Jangan Sampai Ganggu Pariwisata

Denpasar, PancarPOS | Krisis penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, semakin mengkhawatirkan. Antrean kendaraan menuju pelabuhan mencapai sekitar 15 kilometer hingga Jumat pagi (4/9/2026). Ratusan truk logistik terjebak berjam-jam, bahkan sebagian sopir harus menunggu hingga satu sampai dua hari untuk dapat menyeberang menuju Bali.

Kondisi ini tidak lagi sekadar persoalan kemacetan kendaraan. Dunia usaha Bali mulai mengkhawatirkan terganggunya rantai pasok, keterlambatan distribusi barang, potensi kelangkaan sejumlah kebutuhan, hingga tekanan terhadap inflasi. Wakil Ketua Umum Kadin Bali yang juga Ketua ALFI Bali, Dr. A.A. Bgs Bayu Joni Saputra, S.E., M.M., menilai kondisi di Ketapang sudah berada pada tahap yang sangat serius dan membutuhkan penanganan cepat serta menyeluruh.

“Situasi Ketapang semakin parah. Antrean bisa satu sampai dua hari akibat perbaikan dermaga. Unjuk rasa di pelabuhan juga membuat kemacetan semakin parah,” ujar Bayu Joni sapaan akrabnya, saat dihubungi pada Sabtu (5/9/2026). Panjangnya antrean terlihat dari pantauan udara yang memperlihatkan kendaraan mengular di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Truk-truk besar berhenti berdesakan menunggu giliran masuk kapal, sementara sebagian kendaraan lainnya ditampung di area parkir sementara.

Kemacetan tersebut juga memicu keresahan para sopir. Pada Kamis (3/9/2026), para sopir melakukan aksi protes dengan tuntutan agar jumlah kapal ditambah untuk mengurai antrean yang terus berulang. Sejumlah sopir bahkan sempat memblokade akses masuk Pelabuhan Ketapang sebagai bentuk protes atas lamanya waktu tunggu.

Untuk meredam kepadatan, Pelabuhan Ketapang telah mengerahkan 25 kapal besar, termasuk tiga kapal bantuan. Penambahan armada tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penyeberangan dan mengurai antrean kendaraan pada lintasan Jawa-Bali.

Namun, menurut Bayu, persoalan keterlambatan logistik melalui Ketapang bukan baru muncul saat terjadi antrean parah akibat perbaikan dermaga. Sebelum revitalisasi dermaga pun, persoalan tersebut sudah berulang kali dikeluhkan oleh pelaku usaha logistik dan forwarding. “Ini sebelum ada revitalisasi dermaga juga sudah sering kita keluhkan sebagai ketua asosiasi logistik dan forwarding, karena seringnya kendaraan logistik yang dari Pulau Jawa ke Bali mengalami keterlambatan,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi kali ini jauh lebih parah karena dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan angkutan maupun pengusaha logistik, tetapi langsung menyentuh ekonomi rakyat kecil, khususnya para sopir truk yang menggantungkan penghasilan dari kelancaran distribusi barang. “Yang sekarang paling parah. Ini menyangkut tentang ekonomi rakyat kecil seperti para sopir dan juga terganggunya rantai pasok,” tegasnya.

Bayu mengingatkan, gangguan rantai pasok tidak boleh dianggap sebagai persoalan sektoral. Bali sangat bergantung pada pasokan barang dari luar pulau, sehingga terhambatnya arus kendaraan logistik dari Jawa berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap ketersediaan dan harga barang di Bali. “Ini menyebabkan kelangkaan barang yang akhirnya akan menimbulkan inflasi,” ujarnya.

Menurutnya, logistik merupakan urat nadi perekonomian. Ketika pergerakan barang tersendat, aktivitas ekonomi otomatis ikut terganggu. Biaya distribusi meningkat, waktu pengiriman menjadi lebih panjang, dan pada akhirnya beban tersebut berpotensi diteruskan ke harga barang. “Logistik menjadi urat nadi dari perekonomian sebuah daerah atau bangsa. Kalau logistik seperti ini pasti perekonomian akan terganggu, inflasi akan meninggi,” katanya.

Dampaknya juga dinilai dapat merembet ke sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bali. Industri pariwisata membutuhkan pasokan barang secara terus-menerus, baik untuk hotel, restoran, vila, katering, pusat perbelanjaan maupun berbagai usaha pendukung pariwisata. “Apalagi juga Bali sebagai pendapatan mayoritasnya ada di pariwisata. Tentu barang-barang penunjang pariwisata, baik itu makanan dan minuman dan yang lainnya tentu akan mengalami keterlambatan,” ujarnya.

Bayu menilai, jika persoalan penyeberangan Jawa-Bali berlangsung berkepanjangan, dampaknya bukan hanya berupa keterlambatan barang. Persoalan ini juga berpotensi menjadi masalah serius bagi keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian waktu dalam memperoleh pasokan.

Lebih jauh, ia mengingatkan aspek reputasi Bali di mata internasional. Bali merupakan destinasi pariwisata dunia yang sangat bergantung pada kelancaran ekosistem ekonomi dan distribusi barang. Karena itu, gangguan logistik yang berlangsung terus-menerus dinilai dapat memberikan kesan buruk terhadap kesiapan infrastruktur penunjang pariwisata. “Ini menjadi isu internasional bahwa karena logistik yang terganggu menyebabkan citra pariwisata di mata internasional kurang baik,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah tidak hanya melakukan penanganan jangka pendek dengan menambah kapal ketika antrean sudah mengular, tetapi memastikan persoalan infrastruktur penyeberangan dapat segera diselesaikan secara permanen.

Menurut Bayu, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi proses tersebut jangan sampai justru menciptakan hambatan berkepanjangan terhadap pergerakan logistik yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan dunia usaha. “Dengan upaya pemerintah yang terus menggalakkan infrastruktur ini harus cepat diselesaikan, sehingga masyarakat di bawah, para sopir dan juga pelaku pariwisata dan pelaku logistik tidak mengalami kerugian,” tegasnya.

Ia menekankan, persoalan Ketapang harus dilihat sebagai bagian dari sistem logistik nasional, khususnya karena jalur Jawa-Bali merupakan salah satu urat nadi distribusi barang menuju Bali. Kelancaran pelabuhan menjadi sangat menentukan kelancaran perekonomian Pulau Dewata.

Karena itu, penyelesaian masalah tidak bisa menunggu antrean kembali menumpuk hingga belasan kilometer dan memicu aksi protes para sopir. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan kapasitas layanan, kesiapan dermaga, ketersediaan kapal dan manajemen antrean mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan logistik. “Citra Indonesia di mata dunia karena Bali adalah menjadi barometer untuk pariwisata dunia, jangan sampai menjadi petaka,” pungkas Bayu. ama/ksm