Adi Wiryatama Blak-blakan Soal World Heritage Jatiluwih, Jadi Warisan Dunia Tapi Petaninya Tetap Miskin
Jakarta, PancarPOS | Kawasan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan kembali menjadi sorotan nasional setelah Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Adi Wiryatama, angkat bicara mengenai ketimpangan yang terjadi di balik keindahan kawasan World Heritage tersebut. Tokoh senior banteng yang kerap dijuluki “CEO politik Bali” ini menegaskan bahwa Jatiluwih tidak boleh berkembang hanya untuk investor, sementara petaninya tetap berada dalam lingkaran kemiskinan.
Adi Wiryatama yang lahir pada 9 Januari 1953 itu, bukan sosok baru dalam perjuangan menjaga warisan budaya Subak. Mantan Bupati Tabanan dua periode (2000–2010) dan Ketua DPRD Bali 2019–2024 ini kini menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2024. Dengan rekam jejak panjangnya di pemerintahan, ia memahami betul dinamika kawasan yang kini menjadi ikon pertanian Bali di mata dunia.
Dalam penjelasannya, Adi Wiryatama mengingatkan bahwa status Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO bukan hadiah instan. Upaya itu telah dirintis sejak awal 2000-an ketika ia masih menjabat Bupati Tabanan. Kala itu, berbagai tahapan verifikasi telah dilalui, tetapi bolak-balik proposal pengajuan ke UNESCO gagal memenuhi standar yang diminta.
Ia menegaskan bahwa perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2012 saat Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti memimpin Tabanan. “Mendapatkan predikat World Heritage memerlukan usaha yang panjang. Dari zaman saya Bupati 2000–2010, beberapa kali kita gagal di UNESCO. Dan baru di era Bu Eka, Jatiluwih ditetapkan jadi World Heritage,” ujarnya.
Status tersebut membuat Jatiluwih mendadak menjadi destinasi kelas dunia. Wisatawan mancanegara maupun domestik berbondong-bondong datang untuk melihat langsung keindahan terasering Subak yang memesona. Kawasan ini menjadi ikon fotografi global dan ikut memantapkan Bali sebagai pusat pariwisata budaya dunia.
Namun, di balik geliat pariwisata yang semakin pesat, muncul persoalan yang tak kalah serius. Menurut Adi Wiryatama, gelombang investasi yang masuk setelah penetapan UNESCO berkembang terlalu cepat dan tidak terkontrol. Restoran, kafe, vila, hingga resort baru bermunculan, tetapi tidak semuanya mengikuti aturan tata ruang maupun pedoman pelestarian.
“Investor bangun restoran, vila, banyak yang bermunculan dan tidak memperhatikan aturan yang ada. Di sisi lain, banyak petani kita di sana yang lestari miskinnya,” tegasnya. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ironi: warisan budaya yang dijaga oleh leluhur dan petani selama ratusan tahun kini justru membuat pihak lain meraih keuntungan, sementara penjaga tradisinya tidak merasakan kesejahteraan yang sebanding.
Adi Wiryatama menekankan bahwa Subak adalah sistem budaya adi luhung yang bukan hanya mengatur irigasi, tetapi mengandung nilai gotong royong, harmoni, dan kesetaraan. Menurutnya, jika para petani yang menjadi pusat sistem ini terpinggirkan, maka kelestarian Jatiluwih akan terancam. “Warisan alam dan budaya Subak wajib kita lestarikan, tetapi kemiskinan tidak boleh lestari,” tegasnya.
Ia menilai bahwa bila petani terus ditekan oleh harga lahan, biaya produksi, dan tekanan wisata, maka Jatiluwih hanya akan menjadi “panggung estetika” tanpa jiwa budaya yang sesungguhnya.
Untuk itu, Wiryatama meminta seluruh stakeholder bersama pemerintah daerah, pengelola daya tarik wisata, investor, tokoh adat, dan masyarakat lokal segera duduk bersama merumuskan jalan keluar yang konkret. Ia menekankan pentingnya mekanisme pembagian manfaat yang adil agar semua pihak memperoleh keuntungan yang seimbang.
“Saya harap semua stakeholder di sana bisa duduk bersama pemerintah, investor, dan masyarakat—mencari solusi agar warisan budaya tetap ajeg dan semua pihak dapat asas manfaat, satisfy to all apart,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi yang jelas harus ditegakkan, termasuk tata ruang, kewajiban kontribusi kepada masyarakat desa adat, hingga pengawasan ketat terhadap pembangunan yang dapat merusak kontur alam Jatiluwih.
Adi Wiryatama menegaskan bahwa status World Heritage bukan hanya simbol prestise global. Yang terpenting adalah bagaimana predikat tersebut membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, terutama para petani yang menjadi aktor utama di balik kelestarian Subak.
Baginya, Jatiluwih bukan hanya kebanggaan Tabanan, tetapi kebanggaan bangsa. Karena itu, kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat, bukan meninggalkan mereka di belakang hiruk pikuk bisnis wisata yang terus membesar. ama/ksm
