Hukum dan Kriminal

Pelayanan RS Windu Husada Dikomplin, Tanpa Uang Muka Tidak Dilayani?

RS Windu Husada Klaim Sudah Ditangani Sesuai SOP


Badung, PancarPOS | Advokat Wayan Sukayasa, ST.,SH.,M.I.Kom menyoroti pelayanan Rumah Sakit (RS) Windu Husada tanpa down payment (DP) atau uang muka belum mendapatkan pelayanan. Ia juga Sekretaris Gercin Bali menyayangkan polemik dirinya dengan pihak RS. Windu Husada terjadi pada hari Minggu, 12 Mei 2024 lalu. Kejadian ini berawal dari anak Wayan Sukayasa, Pasek Ni Made Selci Kesuma (14) yang masuk UGD di RS. Windu Husada yang terletak di Jl. Raya Mambal No. 17, Kabupaten Badung. Wakil Ketua Hukum dan HAM PHDI  Bali itu, menjelaskan, kronologi kejadiannya adalah saat Wayan Sukayasa menggunakan BPJS untuk anaknya yang sakit. Namun karena anaknya mengalami demam tinggi dan saat itu banyak pasien di UGD yang antri untuk menjalani perawatan, maka Sukayasa berinisiatif memindahkan anaknya dalam tindakan medis dari BPJS ke kelas 1 (Umum).

1bl#ik-028.1/6/2024

Tetapi alangkah terkejutnya, saat itu admin (CS) yang menangani, menyodorkan estimasi senilai Rp. 7.3 juta (2-3hari)  mengatakan wajib DP 30 persen dari total biaya. Hal itu diungkap, disebut sebagai SOP pihak RS  Windu Husada dan menyampaikan jika tidak ada deposit tidak ada pelayanan dengan saksi  Febha Pertama KBS, selaku Kakak pasien. Untuk itu,  Sukayasa berargumen masalah pelayanan kesehatan wajib mengetahui Peraturan Menteri (Permen) Kesehatan dan UUD 1945 pasal 34, ayat 1 dan admin meminta Sukayasa menemui dokter jaga IGD saat itu, disampaikan oleh dokter jaga IGD nyeletuk sampaikan pengalamannya. “Saya sengaja tidak pasang impus, agar saya tidak membuka impus kembali jika bapak keluar dan tidak menggunakan pelayanan RS Windu Husada dan  meminta uang muka ada unsur niat penolakan, dan penelantaran pasien langgar UU No 36 Tahun 2009 Pasal 32,” ungkap Wayan Sukayasa yang juga Anggota Peradi dan mantan Ketua PHDI Badung.

Wayan Sukayasa yang juga berprofesi sebagai advokat ini tidak terima dengan cara penanganan pihak rumah sakit terhadap pasien. Apakah estimasi yang disodorkan dengan DP 30 persen bagian dari SOP RS WH sehingga pasien ditangani? Jika pasien tidak menandatangani DP dan bayar 30% apakah tidak ditangani pasien tersebut, jika sperti ini  parahlah dan langgar UU No 36 Tahun 2009 Pasal 32 serta UUD 45  Pasal 34 dan Permen Kesehatan tidak mengedepankan kesehatan dan keselamatan nyawa manusia. “Jangan-jangan hal seperti ini selalu dilakukan sesuai perintah aturan di RSWH dan menjadi kebiasaan,” kata Wayan Sukayasa.

1th#ik-029.4/6/2024

Selain itu, Sukayasa akan mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung  untuk menyampaikan tentang pelayanan RSWH yang menimpa anak sebagai pasien dan akan menyurati kementerian kesehatan RI serta ke Perijinan dan PUPR Kabupaten Badung  untuk menanyakan perijinannya dan apakah ada yang dilanggar dalam pembangunannya, seperti penutupan akses air got dan telabah agar tidak berulah kepada pasien yang lainnya, di saat Dinas Kesehatan Badung mulai berbenah yang diwawancarai oleh awak media pada Kamis (16/5/2024) sekitar pukul 13.00 WITA. Kemudian, awak media hendak mengkonfirmasi tentang masalah tersebut dengan Direktur Rumah sakit Windu Husada. Namun, CS yang ada di lobby mengatakan tidak ada direktur di tempat dan silahkan menunggu.

1 2Laman berikutnya

Baca Juga :


Back to top button