Kelangkaan Gas 3 Kg, Bukti Pemerintah Gagal dalam Perencanaan Kebijakan

Denpasar, PancarPOS | Masyarakat di berbagai daerah kembali mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kg. Antrian panjang dan harga yang tidak menentu semakin sering terlihat di berbagai pengecer dan pangkalan gas. Hal ini menambah daftar panjang masalah yang dihadapi masyarakat bawah, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam wawancara dengan Pengacara Bali, I Kadek Agus Mulyawan, SH., MH, yang juga seorang pengamat kebijakan pemerintah, ia menegaskan bahwa kelangkaan ini adalah bukti kegagalan pemerintah dalam merancang kebijakan yang matang dan berbasis kajian komprehensif.
Menurut Agus Mulyawan, kelangkaan gas bersubsidi ini sangat terasa oleh masyarakat menengah ke bawah, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima yang mengandalkan gas 3 kg untuk memasak. “Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah kembali gagal dalam merancang kebijakan yang matang dan berbasis kajian yang komprehensif,” tegasnya.
Agus menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang diterapkan tanpa kajian yang matang justru menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. “Permasalahan utama adalah kebijakan yang tidak berbasis data dan kajian ekonomi yang mendalam. Sebaiknya, ada persiapan yang matang, serta sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat, dan mempelajari dampak yang terjadi sebelum kebijakan diterapkan. Tidak bisa langsung diterapkan tanpa melihat kesiapan infrastruktur dan distribusi di lapangan,” tambahnya dengan tegas. Ia juga mengkritik pihak yang terlibat dalam distribusi gas, seperti agen dan pengecer, yang menurutnya perlu mendapatkan tindakan tegas jika terbukti melakukan kecurangan.
Agus Mulyawan juga memperingatkan bahwa jika kelangkaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada solusi yang jelas, dampaknya akan semakin parah. “Jika ini terus berlanjut, tidak segera dicarikan solusi cepat, maka bukan tidak mungkin situasi ini akan berdampak pada inflasi barang dan jasa yang sangat bergantung pada gas LPG 3 kg. Akhirnya, ini akan memperburuk tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil yang sudah terbebani,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi masalah ini. “Pemerintah harus segera memperbaiki strategi distribusi gas dan kebijakan subsidi energi. Jika krisis ini dibiarkan tanpa perbaikan yang jelas, maka ini akan menjadi bukti nyata ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar rakyatnya,” tutup Agus dengan tegas.
Dengan meningkatnya kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dirasakan di masyarakat, kini menjadi pertanyaan besar apakah pemerintah bisa segera merumuskan kebijakan yang lebih baik, yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memastikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan terhadap dampak dari kebijakan tersebut. ama/ksm
