Denpasar, PancarPOS | Kemudahan mendapatkan pinjaman melalui layanan digital menjadi salah satu wajah baru perkembangan ekonomi. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko ketika masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kemampuan membayar, bunga, kewajiban, dan tujuan penggunaan dana.
Karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta perkembangan financial technology (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar), tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran dana. Perkembangan industri tersebut harus berjalan bersama dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Koster menyambut positif perkembangan fintech karena teknologi telah membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Namun, akses yang semakin mudah harus diikuti kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bijak.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ucap Koster.
Ia menyoroti penggunaan Pindar yang hingga kini masih didominasi kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan baru sekitar sepertiga yang masuk ke sektor produktif.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan Pindar untuk sektor produktif dapat meningkat hingga 40-50 persen.
Menurut Koster, arah pembiayaan perlu didorong agar semakin banyak memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pinjaman digital idealnya tidak hanya membantu seseorang memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dapat menjadi modal yang mendorong usaha berkembang dan menciptakan nilai ekonomi baru.
Bali Punya Potensi Besar
Koster secara khusus mendorong agar pembiayaan Pindar di Bali lebih dekat dengan karakter ekonomi masyarakat setempat.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain pertanian organik, UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali serta pengusaha muda yang sedang merintis maupun mengembangkan usaha.
Menurutnya, industri Pindar perlu memahami bahwa Bali memiliki karakter ekonomi yang khas. Potensi tersebut akan lebih maksimal jika perusahaan pembiayaan digital tidak hanya melihat Bali sebagai wilayah pemasaran.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Koster juga mengingatkan bahwa kemudahan memperoleh pinjaman bisa menjadi persoalan apabila masyarakat tidak memahami konsekuensi dari keputusan tersebut.
Seseorang yang memperoleh pinjaman dengan cepat belum tentu memahami secara utuh hak dan kewajibannya sebagai peminjam. Tanpa literasi yang memadai, kemudahan akses justru berpotensi mendorong perilaku berutang secara impulsif.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Karena itu, Koster meminta pertumbuhan industri Pindar tidak semata diukur dari besarnya nilai penyaluran pembiayaan.
Transparansi produk, ketepatan sasaran, perlindungan konsumen dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi bagian dari pertumbuhan industri.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.
Manfaatkan 1.500 Desa Adat
Untuk memperkuat literasi keuangan, Pemprov Bali siap membuka ruang kolaborasi dengan industri dan regulator. Koster melihat Bali memiliki jaringan sosial yang kuat hingga tingkat masyarakat paling bawah.
Salah satunya melalui keberadaan sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK dan Desa Adat di seluruh Bali.
Jaringan tersebut, kata Koster, dapat dimanfaatkan sebagai jalur edukasi agar pemahaman mengenai layanan keuangan digital tidak hanya berhenti di perkotaan atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Koster berharap industri pembiayaan digital dapat mengambil bagian lebih besar dalam pembangunan ekonomi Bali. Kehadiran Pindar, menurutnya, seharusnya tidak sekadar mencari nasabah dan memperbesar pasar.
Industri diharapkan menjadi mitra yang memahami karakter masyarakat Bali dan ikut mendorong pembiayaan yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
Bali Punya 440 Ribu UMKM
Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, melihat Bali sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar bagi perkembangan industri Pindar.
Ia menyebut terdapat sekitar 440 ribu UMKM di Bali yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Namun, menurut Bernadino, persoalan industri Pindar tidak berhenti pada kemampuan menyediakan dana. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana semakin banyak pelaku usaha dapat masuk dan terhubung dengan ekosistem keuangan.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebutnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran pembiayaan yang bertanggung jawab, proses penagihan yang sesuai ketentuan serta perlindungan konsumen.
Sementara itu, Koster menyampaikan apresiasi kepada AFPI, CNBC Indonesia, OJK dan seluruh pelaku industri yang memilih Bali sebagai lokasi Fintech Lending Days 2026.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat memperkuat ekosistem pembiayaan digital sekaligus memberikan manfaat bagi UMKM dan masyarakat Bali.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum ini mempertemukan regulator, pemerintah, industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan dan berbagai mitra strategis.
Rangkaian kegiatan diisi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga industry showcase.
Forum tersebut turut menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation.
Bagi Bali, perkembangan fintech diharapkan tidak hanya membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pembiayaan. Lebih jauh, teknologi keuangan harus mampu menjadi jembatan menuju usaha yang lebih produktif, sekaligus dibarengi pemahaman agar masyarakat tidak terjebak dalam utang yang justru menjadi beban di kemudian hari. mas/ama/*
