Penerimaan Pajak Air Permukaan Melonjak 60 Persen, Samsat Badung Perketat Pengawasan Demi Optimalisasi PAD Bali
Badung, PancarPOS | Penerimaan pajak air permukaan di Kabupaten Badung mencatat lonjakan signifikan. Dalam kurun waktu hanya satu bulan, angka penerimaannya melejit dari Rp60 juta pada Desember 2024 menjadi lebih dari Rp96 juta pada Januari 2025. Peningkatan tajam ini tidak lepas dari strategi pengawasan ketat yang diterapkan oleh Kantor Samsat Badung, yang berupaya menutup celah kebocoran dan memastikan kepatuhan wajib pajak (WP).
Kepala UPT Samsat Badung, I Ketut Sadar, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa peningkatan ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan hasil dari kerja keras dalam meningkatkan pengawasan terhadap para pengguna air permukaan. “Hasil evaluasi kami menunjukkan lonjakan penerimaan pajak hingga 60 persen. Ini membuktikan bahwa pengawasan yang lebih ketat mampu meningkatkan kepatuhan WP. Kami optimis angka ini masih bisa terus naik dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Ketut Sadar.
Menurutnya, potensi pajak air permukaan di Badung sebenarnya jauh lebih besar, terutama mengingat banyaknya usaha yang bergantung pada sumber daya ini, mulai dari Perusahaan Air Minum Desa (Pamdes), hotel, restoran, hingga berbagai usaha wisata air seperti rafting yang banyak beroperasi di Kecamatan Abiansemal dan Petang.
Lonjakan penerimaan ini berasal dari 27 wajib pajak yang terdiri dari perorangan, badan hukum, Pamdes, serta sektor usaha wisata air. Namun, angka tersebut diyakini masih dapat meningkat seiring dengan langkah-langkah pengawasan yang semakin diperketat. Ketut Sadar memproyeksikan bahwa penerimaan pajak air permukaan di Badung dapat segera menembus Rp100 juta per bulan, terutama jika sejumlah usaha watersport yang sempat gulung tikar akibat pandemi kembali beroperasi.
“Banyak usaha watersport yang tutup selama pandemi, dan sekarang mulai bangkit kembali. Jika tujuh usaha yang sebelumnya vakum bisa kembali berjalan penuh, kami yakin penerimaan pajak akan melonjak lebih tinggi lagi,” tambah Jro Gede Pacung sapaan bekennya itu.
Tak hanya fokus pada sektor wisata air, Samsat Badung juga mengincar kepatuhan penggunaan air permukaan di sektor perhotelan dan restoran. Selama ini, hotel dan restoran merupakan salah satu pengguna air terbesar di Bali, tetapi kepatuhan mereka dalam membayar pajak masih menjadi perhatian serius.
“Kami tidak ingin ada kebocoran atau manipulasi dalam penggunaan air permukaan. Hotel dan restoran harus transparan dalam pelaporan penggunaan air mereka. Pengawasan akan semakin diperketat untuk memastikan semua kewajiban pajak dibayarkan sesuai aturan,” tegas Ketut Sadar.
Peningkatan pajak air permukaan ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemulihan ekonomi di Badung mulai menunjukkan hasil positif. Setelah terpukul oleh pandemi COVID-19, berbagai sektor usaha kembali bergerak, dan pemerintah daerah tak ingin kehilangan momentum untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketut Sadar menegaskan bahwa Samsat Badung akan terus mengidentifikasi potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor yang masih belum tergarap optimal. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperluas cakupan pengawasan serta memastikan bahwa semua pengguna air permukaan terdaftar sebagai wajib pajak.
“Kami tidak hanya mengandalkan yang sudah terdaftar. Kami juga akan melakukan penelusuran terhadap usaha atau individu yang mungkin belum terdata sebagai wajib pajak, tetapi memanfaatkan air permukaan dalam operasional mereka,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tegas ini, Samsat Badung berharap dapat terus meningkatkan penerimaan pajak air permukaan demi mendukung pembangunan daerah. Para pelaku usaha diharapkan lebih sadar akan kewajiban mereka, karena kini pengawasan semakin ketat dan ruang bagi penghindar pajak semakin menyempit.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh potensi pajak benar-benar dimaksimalkan. Setiap rupiah yang masuk akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ama/ksm
