Sekda Dewa Indra Dampingi Menteri PKP Tinjau Bedah Rumah di Tonja
Bali Dapat Jatah 4.184 Unit Bedah Rumah Tahun 2026, Nilai Bantuan Rp20 Juta per Rumah
Denpasar, PancarPOS | Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Senin (10/8/2026). Turut hadir Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau rumah milik Ni Wayan Pageh (56), warga Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, yang menjadi salah satu penerima bantuan BSPS. Pageh sehari-hari bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan dan menjadi tulang punggung keluarga untuk membesarkan tiga anaknya.
Rumah milik Pageh mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp20 juta melalui Program BSPS. Pekerjaan bedah rumah dimulai pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026. Perbaikan mencakup penguatan rangka atap, ring balok, penggantian penutup atap, lantai, pintu, hingga jendela. Program tersebut juga mendapat dukungan swadaya masyarakat senilai Rp4,088 juta.
Di Kelurahan Tonja, selain Ni Wayan Pageh, masih terdapat empat warga lain yang menjadi calon penerima bantuan, yakni I Ketut Budiarsa, I Komang Widana, I Wayan Suana, dan I Made Suara.
Secara keseluruhan, Provinsi Bali pada 2026 memperoleh alokasi sebanyak 4.184 unit Program Bedah Rumah dari Kementerian PKP. Rinciannya, 1.113 unit untuk kawasan perdesaan, 2.812 unit di wilayah pesisir, dan 259 unit di kawasan perkotaan. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp20 juta untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha, mengatakan alokasi tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Bali hanya memperoleh kuota sebanyak 31 unit, sehingga tambahan pada 2026 menjadi lompatan besar dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan seluruh pelaksanaan program harus berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
“Saya minta program ini berjalan transparan, tidak ada yang main-main. Agar serapan program ini tinggi, saya meminta Bapak Sekda Provinsi Bali mengoordinasikan pelaksanaannya bersama Dinas PUPR kabupaten/kota se-Bali,” tegas Maruarar.
Ia juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan program yang menjadi bagian dari program strategis Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami ingin bergotong royong membangun rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Karena itu, kami meminta dukungan TNI dan Polri agar program strategis Presiden dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sekda Dewa Made Indra menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung dan mengoordinasikan pelaksanaan Program BSPS bersama pemerintah kabupaten/kota agar seluruh alokasi bantuan dapat terserap optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. mas/ama/*
