Nasional

Padat Karya Tunai, Berdayakan Masyarakat Nganggur di Masa Pandemi


Denpasar, PancarPOS | Kelurahan Ubung sudah menggelar pembekalan Cash For Work atau Padat Karya Tunai untuk meningkatkan ekonomi, kualitas infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat yang menganggur di Kelurahan Ubung. Tentu saja program baru ini dilaksanakan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dari mencuci tangan, memakai masker, maupun menjaga jarak yang aman bagi dirinya dan orang lain. Pekerjaan ini juga dilakukan dengan tidak berkerumun, karena ada pembagian masing-masing wilayah yang dikerjakan, sehingga bisa mengurangi mobilitas masing-masing masyarakat.

1bl#bn-21/5/2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sebelumnya telah meminta kepada jajarannya di kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program padat karya tunai dipercepat dan lebih diperbanyak, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat pedesaan. Program-program dari sejumlah kementerian ini bisa mendukung jalannya program padat karya tunai. Padat karya tunai, juga dapat diterapkan secara masif menggunakan skema dana desa. Pemanfaatan dana desa dalam situasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu sebagai bantuan sosial bagi warga terdampak serta sebagai program padat karya tunai di desa. Karena dampak pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. Oleh sebab itu, dengan memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua kementerian, lembaga, dan daerah.

Tujuan program Padat Karya Tunai ini, selain memberikan tambahan pekerjaaan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, juga untuk mempercepat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Denpasar. Seluruh peserta usai diberikan pembekalan oleh Lurah Ubung I Wayan Ariyanta langsung menyerahkan alat kerja kepada 30 orang pekerja Padat Karya Tunai atau Cash For Work (CFW) di Kantor Lurah Ubung Sabtu (22/5/2021). Seperti diketahui akibat dampak pandemi Covid-19 selama setahun lebih ini, sudah melumpuhkan sektor pariwisata di Bali, sehingga masyarakat banyak yang menganggur atau dirumahkan dan kehilangan pekerjaan maupun di-PHK.

1th#ik-10/5/2021

Untuk itulah, kegiatan Padat Karya Tunai tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang menganggur di Kelurahan Ubung untuk melakukan pekerjaan penggelontoran saluran dan perbaikan saluran maupun perbaikan jalan atau paping yang rusak, sehingga kembali mulus. Selain untuk mempercepat pogram kota tanpa kumuh, kegiatan Padat Karya Tunai juga membantu masyarakat yang menganggur akibat dampak dari pandemi Covid 19 yang hingga kini belum bisa memprediksi kapan akan berakhir. Program ini, juga merupakan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertujuan mengangkat perekonomian masyarakat di masa pandemi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan CFW bertujuan mengurangi pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Bahkan, ke depan, program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19, sekaligus sebagai pertambahan infrastruktur permukiman agar bermanfaat secara optimal. Program ini untuk wilayah Kota Denpasar dilaksanakan ada beberapa desa/ kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan CFW yang mana adalah lokasi Program Kotaku yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui program ini dapat memberikan bantuan dalam bentuk upah tenaga kerja bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 serta terpeliharanya dan berfungsinya aset infrastuktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program Kotaku maupun Program Infrastuktur Berbasis Masyarakat lain melalui swakelola masyarakat.

1th-ksm#5/2/2021

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah mulai menggulirkan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) pada TA 2021 dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun untuk target menyerap sebanyak 1,23 juta orang tenaga kerja. Tercatat hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan dana PKT sebesar Rp 1,39 triliun (6%) dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang. Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.

Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi. Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

1bl#ik-5/3/2021

Alokasi tersebut diantaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung. Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang diantara meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol. Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja.

Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. ama/ksm

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close