Politik dan Sosial Budaya

Bansos Rp450 Miliar Langsung Diterima Masyarakat, Alit Kelakan: Tidak Ada Dana Disalurkan ke Rekening Pemprov Bali


Jakarta, PancarPOS | Mencermati cuplikan berita yang beredar di media sosial maupun media cetak terkait dengan Pemda di Bali belum cairkan dana Bansos Juli-September Rp450 miliar, IGN Kesuma Kelakan selaku Anggota Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Sosial angkat bicara. Pihaknya memandang perlu kiranya menyampaikan informasi yang obyektif dan utuh berdasarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se- Bali. Mantan Wakil Gubernur Bali itu, menjelaskan pernyataan yang disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharani merupakan niat baik dan semangat untuk menyelesaikan kendala dan hambatan penyaluran dana bansos (PKH dan BPNT) di Bali sehingga terealisasi sesuai target. Pihaknya merinci Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bali memiliki tugas mengusulkan data-data penerima Bansos kepada Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya dana Bansos (PKH dan BPNT) dari Kementerian Sosial disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (BTN, BNI, BRI dan lainnya) yang selanjutnya ditransfer ke rekening tabungan masyarakat penerima Bansos.

1bl#ik-21/8/2021.

“Jadi tidak ada dana yang disalurkan ke rekening Pemda Provinsi (Pemprov Bali, red) maupun Kabupaten/Kota se Bali seperti opini yang berkembang saat ini,” beber politisi senior kelahiran Denpasar, 4 April 1967 itu, saat dihubungi PancarPOS.com, Rabu (20/10/2021). Alit Kelakan sapaan akrab Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang sempat menjabat Anggota DPD RI 2019–2024 tersebut, juga menyadari atas data jumlah dana Bansos belum cair yang disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini sejumlah Rp 450 miliar, namun dalam pandangannya mungkin jumlah tersebut adalah akumulasi dana PKH dan BPNT seluruh Bali Tahun 2021. Berdasar data dari Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se Bali, sebagian besar dana Bansos sudah diterima langsung oleh masyarakat yang berhak, meskipun ada beberapa memang ada yang belum menerima. Untuk itu diperlukan verifikasi dan validasi ulang dengan data Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Bali, Bank Himbara dan kementerian Sosial, sehingga ke depan dapat ditetapkan langkah yang lebih tepat dan terukur berdasarkan data yang pasti dan akurat.

Sebagai informasi, pria murah senyum itu pun menyampaikan proses pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial PKH, yakni untuk data keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan yang diusulkan dari desa/ kelurahan untuk diinput di desa masing-masing ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) lewat aplikasi SIKS-NG. “Data usulan akan di rekapitulasi oleh Operator SIKS-NG yang ada di kabupaten/kota. Hasil rekapitulasi akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan diusulkan dimasukkan ke DTKS pusat,” paparnya. Setelah data masuk di Kemensos dan diolah di Pusdatin Kesos Kemensos RI dan di verifikasi kelayakan berdasarkan Persentil tingkat kemiskinan. Selanjutnya baru diterbitkan data calon penerima bantuan PKH untuk di validasi di kabupaten/ kota.

Ik#1th-10/10/2021

“Validasi calon peserta di desa dan kelurahan oleh Pendamping PKH, dan data hasil validasi di kirim ke Kemensos untuk ditetapkan sebagai peserta atau tidak. Setelah itu, penetapan peserta oleh Kemensos dari hasil validasi calon peserta dan dibuatkan SK penetapan sebagai peserta dan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagi warga yag sudah ditetapkan lolos validasi menjadi Peserta PKH. Setelah mendapatkan SP2D dari Kementerian Sosial dan dari Kementerian Keuangan maka Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) akan mentransfer dana ke rekening warga penerima bantuan PKH lewat data MultiAutoKredit,” jelas Alit Kelakan, seraya menambahkan Warga Penerima Manfaat PKH akan dipanggil untuk melakukan pembukaan buku rekening kolektif (Burekol) agar dapat menarik bantuan PKH. Penarikan bantuan bisa dilakukan di ATM Himbara, agen bank maupun e-warong yang ada di daerah masing-masing sesuai jadwal tahapan yang sudah ditetapkan. Bantuan PKH dicairkan tiap tiga bulan sekali. “Bantuan PKH wajib ditarik karena sampai jangka waktu tertentu apabila tidak ditarik akan ada proses blokir. Bantuan PKH yang sudah ditarik wajib dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan penunjang komponen PKH baik anak usia dini, anak sekolah, ibu hamil, lanjut usia dan disabilitas berat,” tegasnya.

Dikatakan selama ini, permasalahan yang sering dihadapi yang mengakibatkan terhambatnya pencairan dana Bansos, akibat rekening diblokir karena penerima bantuan tidak menarik bantuan sampai batas waktu yang ditetapkan, sehingga sistem otomatis akan memblokir rekening penerima (dianggap tidak membutuhkan). Di samping itu, karena kartu ganda atau penerima meninggal. “Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi, karena tidak ditemukan atau ada diluar kota, pindah alamat, salah nama/orang, tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima,” imbuhnya, sekaligus memberikan solusi atau saran agar peran penting Pemerintah Kabupaten/Kota dan pendamping PKH seperti memberi penjelasan yang lengkap dan detail kepada seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mendorong untuk segera mencairkan bantuan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan agar kartu tidak terblokir. “Masyarakat penerima manfaat agar secara aktif menyampaikan kepada pendamping atau aparatur pemerintah terbawah jika terjadi kendala dilapangan,” pintanya. Alit Kelakan juga meminta bank penyalur agar membantu memperlancar proses penyaluran bantuan supaya target yang telah ditetapkan bisa tercapai tepat waktu. “Seperti saran Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini, sebaiknya bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk bulan Juli sampai September 2021. Sehingga untuk keperluan tersebut, KPM segera dikumpulkan dan dibayarkan hak-haknya. Demikian informasi yang saya sampaikan ini. Semoga dapat menjawab kesimpangsiuran informasi Dana Bansos yang berkembang di masyarakat,” tutup Alit Kelakan. tim/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close