Badung, PancarPOS | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemantauan dan pencegahan tidak pidana korupsi, terutama yang melibatkan para pejabat pemerintahan. Bahkan kali ini, Pemkab Badung juga tidak ketinggalan dipantau oleh KPK, salah satunya dengan menyebar survei kepada semua lapisan masyarakat secara acak. Apalagi belum lama ini, juga sempat mencuat kasus tower bodong di Badung yang belum bisa terungkap dengan jelas para pelakunya yang bertanggungjawab.
Proyek bermasalah lainnya yang baru-baru ini juga mengarah dugaan kasus korupsi, seperti penataan tembok penyengker di Pantai Seminyak, Legian dan Kuta, Badung, akibat adanya pembagunan candi bentar yang sanglir dan tidak sesuai tender. Pelaksanaan pemantaun melalui survei itu, juga dibenarkan oleh Humas KPK, Hani saat dikonfirmasi, Sabtu malam (19/8/2023). “Benar. Silakan diisi. Sampling acak. Populasi responden dari instansi terkait,” ungkap Hani.
KPK sangat mengapresiasi bagi responden yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022. Hasil SPI 2022 dapat diakses melalui https://jaga.id. Oleh karena itulah, pada tahun 2023, KPK kembali mengundang masyarakat untuk mengisi SPI 2023 guna memetakan risiko korupsi di lembaga publik sebagai dasar kebijakan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.
Dalam pesan WhatsApp pemberitahuan survei tersebut menyampaikan, “Bapak/Ibu diminta menilai Pemkab Badung berdasarkan pengalaman, ketika berhubungan maupun berinteraksi dengan instansi tersebut”. Pengisian survei ini dilakukan secara online. Namun KPK tetap berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi pribadi. Dengan mengisi survei ini, masyarakat telah berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
Sayangnya ketika dihubungi secara terpisah, Ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si., belum bisa diminta keterangan terkait memetakan risiko korupsi di Pemkab Badung melalui survei tersebut. ama/ksm
