Tabanan, PancarPOS | Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. I Made Urip, M.Si., tidak pernah surut memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada masyarakat, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, membuka Bimtek, sekaligus Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat di CS Bedha Resort, Desa Sudimara, Tabanan, pada Sabtu (18/11/2023). Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan Dapil Tabanan, Ni Made Usmantari tersebut, bekerja sama dengan Pangkalan DSKP Benoa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
[democracy id=”3″]
Agenda Bimtek disambut antusias oleh para Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dari seluruh Bali. Salah satu peserta sosialisasi yang juga Ketua Pokwasmas Bali Turtle Conservation Farm, I Gede Sastra Kumala Putra merasa sangat bangga dan terhormat bisa mengikuti kegiatan Bimtek yang dihadiri Made Urip, karena selalu mendukung masyarakat mengawasi laut untuk melestarikan lingkungan, agar tidak merusak alam laut. “Saya berterima kasih telah diberikan wawasan dan pengetahuan melalui kegiatan yang diberikan Pak Made Urip,” katanya. Di sisi lain, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, Drs. I Gusti Ngurah Agung Suryana menyampaikan sosialisasi Pokwasmas yang digenjot Made Urip bekerja sama dengan KKP sebagai upaya strategis menjaga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan sosialisasi ini, juga untuk mendorong Pokmaswas, agar bisa membangkitkan semangat peran masyarakat. “Kami akan terus mendukung kegiatan ini, sehingga bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi Tabanan Era Baru,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, I Putu Sumardiana mengaku sebagai pembina Pokmaswas di Bali akan terus mengembangkan kelompok masyarakat untuk mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan yang jumlahnya semakin meningkat. Kelompok pengawas ini, selain bekerja sebagai nelayan juga wajib melakukan pengawasan, termasuk kegiatan bersih pantai terutama membersihkan sampah plastik. Karena perlu disadari mikroplastik yang dimakan oleh ikan akan sangat membahayakan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, melalui konsep Tri Hita Karana akan terus dikawal untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan tersebut.
Pihaknya juga akan terus berkolaborasi dengan Pangkalan SDKP Benoa dan Pokwasmas yang ada di Bali. Selain itu, juga ada dukungan Made Urip yang selalu berkomitmen memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Bali. “Beliau (Made Urip, red) asli yang berjuang di sektor pertanian, termasuk perikanan di Bali,” tandasnya. Pada kesempatan itu, Pengawasan Perikanan Dirjen DSKP, Nugroho Aji menegaskan kehadiran Made Urip akan terus mendukung penguatan peran masyarakat mengawasi SDKP. Apalagi peran masyarakat ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Seperti melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Made Urip sebagai mitra pemerintah dengan KKP yang diikuti oleh 6 Pokwasmas yang telah membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. “Mereka bisa melihat dan tugas pengawasan ini untuk membantu pemerintah untuk kesejahteraan bersama,” tandasnya.
Made Urip dalam sambutannya menegaskan kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud kerja sama dengan KKP untuk menambah kapasitas dan wawasan SDM kelautan dan perikanan di Bali, khususnya di Tabanan. Apalagi laut sebagai sumber ekonomi yang harus diawasi, karena memliki bentang laut yang sangat panjang. Karena itu, sosialisasi ini sangat strategis untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Di samping itu, negara memerlukan pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan di seluruh tanah air, terutama akibat incaran dari ilegal fishing, sehingga butuh peran masyarakat terutama nelayan melakukan pengawasan. Apalagi ilegal fishing merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya di sektor perikanan, karena dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut.
Anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu, mengatakan langkah tegas diperlukan, terutama dari kelompok pengawas dari masyarakat untuk mengawasi bentang pesisir, termasuk sempadan pantai yang harus diamankan. Kadang-kadang sempadan pantai ini, juga dicaplok oleh investor sehingga juga perlu diawasi dan dijaga dengan serius. “Karena nelayan kan tidak bisa menaruh kapal-kapalnya. Sepadan ini juga perlu diawasi oleh masyarakat nelayan ke depan,” tegas M-U, seraya berharap agar Bimtek ini bisa berjalan dan diikuti dengan baik untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sebagai kekuatan ekonomi masyarakat ke depan. “Jadi ikuti dengan baik Bimtek ini dengan baik dari awal sampai berakhir. Karena kegiatan Bimtek ini dibiayai oleh negara melalui APBN,” pungkasnya. ama/ksm
