Ekonomi dan Bisnis

BRI Diminta Benahi Pencairan BPUM


Jakarta, PancarPOS | Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I Nyoman Parta meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) harus membenahi pelaksanaan pencairan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Oleh karena, Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing unit untuk pencairan BPUM berbeda-beda. “Ada yang datang ke Bank sampai 5 kali untuk proses pencairan,” kata Parta kepada awak media di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

1th#ik-10/5/2021

Dikatakan juga, ada yang menunggu 1 bulan sejak diterimanya SMS baru bisa di cairkan. Ada yang hanya bisa dicairkan setengah- setengah, satu bulan berikutnya baru bisa di cairkan lagi sisanya. Bahkan ada yang pencairan dananya dipotong Rp50 ribu sampai Rp100 ribu dengan alasan untuk saldo rekening dan asuransi. Ada suasana pagawai Bank BRI merasa ini tugas lebih, sesungguhnya ini bukan tugas lebih.

1bl#ik-5/3/2021

Untuk itu, ditengarai unit BRI menggunakan dana ini untuk menambah portofolio banknya. Maka dari itu, Komisi VI DPR RI telah dilakukan RDP dengan Bank Grup Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan Bank Syariah. Maka dari itu, Komisi VI DPR RI meminta Bank Grup Himbara khususnya BRI untuk melakukan penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan BPUM secara lebih efektif, cepat dan tepat sasaran.

1bl#ik-7/6/2021

DPR juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha khususnya di sektor UMKM dalam rangka peningkatan daya saing di tengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi dan mitigasi risiko guna mengantisipasi situasi pandemi Covid-19 yang belum pasti. Diharapkan efisiensi operasional usaha dalam rangka menjaga kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19. Termasuk melaksanakan restrukturisasi kredit secara efektif dalam rangka mendukung kinerja nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

1bl-bn#15/6/2020

Sedangkan masyarakat tidak bisa mengajukan BPUM karena sudah memiliki KUR, itu karena tingkat suku bunga pinjaman sudah disubsidi oleh pemerintah. Terhadap hal itu, komisi VI memberikan apresiasi, adapun terkait dengan rencana pengenaan biaya transaksi; biaya cek saldo dan tarik tunai di ATM LINK pada RDP ini telah disepakati untuk dibatalkan. aya/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close