Ekonomi dan Bisnis

Sari Law Office Kawal Perbarindo Bali, Kerja Sama Tingkatkan Kepatuhan Hukum Bisnis dan Perbankan


Denpasar, PancarPOS | Kantor Hukum Sari Law Office secara resmi mengawal Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Bali untuk meningkatkan kepatuhan hukum bisnis dan penyelsaian kasus perbankan. Perjanjian kerja sama Perbarindo Bali dengan Sari Law Office tersebut, dilakukan guna memperkuat sekaligus juga meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya bidang hukum bisnis dan perbankan. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Komplit, SH dengan Managing Partner Kantor Hukum Sari Law Office, Advokat Dr. I Made Sari, S.H., M.H., CLA., CBLC., disaksikan oleh jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali serta DPK Perbarindo se-Bali dan perwakilan Advokat Tim Hukum Sari Law Office.

1th#ik-001.5/1/2024

Pada kesempatan itu, I Ketut Komplit, sebagai Ketua DPD Perbarindo Bali mengakui telah memilih secara resmi Kantor Hukum Sari Law Office dalam menjalin kerja sama jasa hukum yang pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada di Bali guna menghindari resiko yang akan terjadi, baik itu resiko hukum, maupun yang lain. Dikatakan melalui jalinan kerja sama ini, BPR mempunyai energi baru untuk menghadapi berbagai tuntutan kasus perdata maupun pidana. Apalagi kinerja BPR diharapkan ke depan akan semakin cepat dan efisien dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi.

“Dengan adanya jalinan kerja sama dengan Kantor Hukum Sari Law Office, BPR yang ada di Bali bisa bertumbuh dengan baik dalam membangun perekonomian di Bali dari segala aspek. Dan saat ini BPR di Bali yang berjumlah 132 BPR dengan total aset Rp25 triliun pastinya dana tersebut digunakan untuk membantu para UMKM di Bali. Maka dari itu kita mengharapkan BPR di Bali bisa meningkatkan tata kelola, meningkatkan manajemen resiko dan kepatuhan, sehingga BPR secara internal menjadi lebih kuat dan mampu bersaing,” ujarnya, usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di Warung Subak, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar, pada Kamis (18/1/2024).

1th#ik-072.21/8/2023

Lebih lanjut Ketut Komplit mengatakan, sejatinya BPR secara individual juga melakukan kerja sama dengan para lawyer, akan tetapi dengan adanya kerja sama ini, seluruh anggota Perbarindo Bali bisa melakukan konsultasi tentang hukum. Selain itu, Perbarindo Bali sendiri yang akan dijadikan wadah tersebut. “Adanya kerja sama ini, BPR ke depan juga akan mendapatkan ruang penguatan dan pengembangan oleh UU P2SK (Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, red). Artinya dengan kerja sama ini, akan segera menuntaskan review perjanjian kredit yang belum mengakomodir pengalihan hutang, maupun perlindungan konsumen, sehingga dalam segi hukumnya BPR sudah memenuhi syarat yang sah dalam melakukan suatu perjanjian,” tegasnya.

Sementara itu, Managing Partner Kantor Hukum Sari Law Office, Advokat Dr. I Made Sari, S.H., M.H., CLA., CBLC., mengatakan dalam ikatan perjanjian kerja sama ini, pihaknya melihat akan melakukan penyesuaian tentang Mahkamah Konstitusi, UUP2SK, serta POJK yang terbaru, sehingga aturan yang lama nanti akan disesuaikan dengan aturan yang baru. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, pihaknya juga akan membuat tentang keseimbangan hukum antara debitur dengan kreditur BPR guna terciptanya keadilan. “Jadi ketika ada keadilan hukum, bisnis perekonomian perbankan bisa berjalan lebih harmonis lagi,” ungkap Advokad dan Auditor Hukum yang beralamat di Jl. Gn. Tangkuban Perahu No.54 A, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar itu.

1bl#bn-29/8/2020

Ditambahkan Made Sari, setelah masa pandemi Covid-19 terlewati, sehingga seandainya ditutupnya restrukturisasi, maka pihak BPR sudah pasti akan bertindak mengatasi kredit – kredit yang macet. Karena inilah yang akan menjadi persoalan, sehingga pihaknya sangat berharap tidak terjadi proses hukum antara debitur dengan kreditur. Bahkan, ketika nanti Sari Law Office dipercayakan dalam menangani permasalahan tersebut, maka dipastikan pihaknya akan lebih mencari solusi dengan musyawarah. Sebab ketika proses hukum berjalan sudah pasti akan menemukan kerugian antar kedua belah pihak, dan banyak waktu yang tersita, apalagi ketika menang hanya akan menang di atas kertas saja.

“Kalau kita Kantor Sari Law Office dalam mengahdapi permasalahan, mengutamakan menempuh jalur musyawarah dahulu. Ketika tidak ada solusi, baru kita lanjutkan melalui proses hukum,” pungkas Lawyer yang membuka kantor hukum terkemuka di Denpasar sejak tahun 1993 ini. tra/ama/kel

Baca Juga :

Tinggalkan Balasan


Back to top button