Perbankan Turun Gunung, Bank BPD Bali Siapkan Pembiayaan Hijau Perkuat Transportasi Tri Hita di Bali
Denpasar, PancarPOS | Komitmen transformasi ekonomi hijau di Bali tidak lagi berhenti pada wacana. Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, S.H., M.H secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap program penggantian transportasi berbasis bahan bakar fosil menuju kendaraan listrik. Dukungan itu ditegaskan saat menerima kunjungan Founder PT Sentrik Persada Nusantara I Made Sudiana, S.H., M.Si di Kantor Pusat Bank BPD Bali, Renon, Denpasar, pada Rabu 11 Februari 2026.
Pertemuan tersebut bukan sekadar audiensi formal. Ia menjadi titik temu antara gagasan besar transformasi energi bersih dengan instrumen pembiayaan konkret yang dimiliki lembaga perbankan daerah. Dalam suasana diskusi yang hangat dan konstruktif, keduanya membahas bagaimana sektor perbankan dapat mengambil peran strategis dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Bali, khususnya untuk sektor transportasi Tri Hita yang diterapkan di desa adat.
Nyoman Sudharma menegaskan bahwa BPD Bali sangat mendukung program penggantian transportasi ke kendaraan listrik. Menurutnya, arah kebijakan ini sejalan dengan transformasi ekonomi Bali yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan lingkungan.
“BPD Bali sangat mendukung atas program penggantian untuk transportasi wisatawan ke listrik. Tentunya ini searah dengan transformasi ekonomi Bali dan ekonomi kerakyatan Bali yang di dalamnya ada mengenai Bali bersih,” ujar Nyoman Sudharma dalam pertemuan tersebut.
Ia menekankan bahwa di dunia perbankan, konsep tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan hijau. Pembiayaan hijau bukan sekadar tren global, melainkan keniscayaan yang harus dijalankan secara konsisten oleh lembaga keuangan yang bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan.
“Ini sejalan juga dengan yang di perbankan namanya pembiayaan hijau. Yang hijau itu termasuk pembiayaan mobil listrik dan sektor lain yang mendukung lingkungan. Termasuk di dalamnya juga bagian dari program OJK terkait rencana aksi iklim berkelanjutan. Hal ini wajib kita dukung bersama seluruh stakeholder untuk menjaga alam Bali dan Indonesia serta dunia agar tetap menjadi planet yang layak bagi generasi berikutnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan posisi BPD Bali bukan hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, melainkan juga sebagai aktor pembangunan daerah yang memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam menjaga kelestarian Bali. Nyoman Sudharma bahkan mengungkapkan bahwa BPD Bali telah lebih dahulu memiliki program hijau dan lestari jauh sebelum pandemi Covid 19.
“Kami di BPD Bali sudah ada program hijau dan lestari. Bahkan sebelum Covid 19 kami sudah jalankan, meskipun saat itu belum spesifik dalam bentuk produk kendaraan listrik seperti sekarang. Dengan momentum ini tentu akan lebih masif, terutama untuk usaha produktif. Kalau sebelumnya lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangga, sekarang kita dorong ke sektor produktif seperti transportasi wisata,” jelasnya.
Dorongan ke sektor produktif ini dinilai krusial karena transportasi wisata merupakan salah satu penyumbang emisi yang signifikan di Bali. Dengan mendorong konversi kendaraan wisata menjadi listrik, bukan hanya menekan polusi udara, tetapi juga memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata hijau yang berkelas dunia.
Nyoman Sudharma juga menyoroti aspek kepercayaan pengguna kendaraan listrik. Ia menyadari bahwa masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, masih mempertimbangkan banyak faktor sebelum beralih ke kendaraan listrik. Mulai dari jaminan purna jual, layanan perbaikan, hingga kepastian penggantian baterai.
“Bagi pengguna tentu mereka akan melihat bagaimana layanan purna jualnya, bagaimana kalau ada kerusakan, bagaimana menjaga standar pelayanan. Termasuk tadi disampaikan soal penggantian baterai yang dijamin. Ini menjadi nilai tambah dan fitur tambahan yang bisa menarik minat,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan regulasi dari Pemerintah Provinsi Bali semakin memperkuat daya tarik kendaraan listrik. Insentif berupa keringanan pajak kendaraan listrik menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan adopsi. “Pemerintah daerah Provinsi Bali punya peraturan yang memberikan insentif dalam bentuk pajak kendaraan untuk mobil listrik. Ini tentu lebih murah dibanding kendaraan konvensional. Jadi secara ekonomi sudah mulai kompetitif,” katanya.
Terkait infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU, Nyomam Sudharma menyatakan pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara bertahap namun terencana. Ia membuka peluang penyediaan fasilitas pengisian daya di kantor pemerintah maupun kantor BPD Bali sendiri.
“Untuk SPKLU tentu sesuai kebutuhan saja. Bisa di rumah, bisa di perkantoran yang menyiapkan fasilitas itu. Ini perlu kita masifkan bersama. Bisa jadi kantor pemerintah juga menyiapkan fasilitas tersebut sebagai arah kebijakan nyata menuju Bali bersih,” ungkapnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa BPD Bali yang sedang membangun gedung baru telah memasukkan desain penyediaan fasilitas SPKLU sebagai bagian dari komitmen jangka panjang terhadap energi bersih. “Kami sedang membangun gedung baru dan sudah ada desain untuk menyiapkan SPKLU juga. Ini bentuk keseriusan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Founder PT Sentrik Persada Nusantara I Made Sudiana menyampaikan apresiasi atas dukungan BPD Bali terhadap program konversi transportasi wisata berbasis listrik. Ia menilai dukungan lembaga keuangan daerah menjadi kunci utama agar transformasi ini tidak berhenti pada gagasan.
“Kami percaya perubahan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat. Ketika BPD Bali mendukung pembiayaan hijau, maka ekosistem kendaraan listrik di Bali akan tumbuh lebih cepat dan terstruktur,” ujar Made Sudiana.
Ia menegaskan bahwa PT Sentrik Persada Nusantara tidak hanya menawarkan kendaraan listrik, tetapi juga ekosistem pendukung yang mencakup layanan purna jual, jaminan baterai, serta sistem manajemen armada yang terintegrasi. “Kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha transportasi wisata merasa aman. Ada jaminan baterai, ada sistem perawatan, ada kepastian layanan. Jadi ini bukan sekadar jual kendaraan, tapi membangun sistem yang berkelanjutan,” tegasnya.
Made Sudiana juga menekankan bahwa Bali memiliki posisi strategis sebagai etalase dunia. Jika Bali berhasil melakukan transformasi transportasi wisata ke listrik secara masif, maka dampaknya akan melampaui batas wilayah provinsi. “Bali ini wajah Indonesia di mata dunia. Kalau Bali bisa menjadi contoh sukses transportasi wisata berbasis listrik, maka itu akan menjadi model nasional bahkan internasional. Jadi kami butuh dukungan pembiayaan perbankan,” katanya.
Pertemuan tersebut memperlihatkan kesamaan visi antara sektor perbankan dan pelaku industri energi bersih. Di satu sisi, BPD Bali memperkuat perannya sebagai bank pembangunan daerah yang progresif dan adaptif terhadap isu global. Di sisi lain, PT Sentrik Persada Nusantara mendorong percepatan implementasi di lapangan melalui pendekatan kolaboratif.
Transformasi transportasi ke listrik di Bali memang bukan pekerjaan mudah. Ia menyentuh aspek regulasi, pembiayaan, infrastruktur, hingga perubahan perilaku masyarakat. Namun dengan dukungan kuat dari lembaga seperti BPD Bali, optimisme untuk mewujudkan Bali bersih semakin menemukan pijakan yang nyata.
Komitmen ini sekaligus menjawab tantangan besar Bali sebagai destinasi wisata dunia yang terus menghadapi tekanan lingkungan. Polusi udara, kemacetan, dan ketergantungan pada energi fosil menjadi persoalan yang harus diselesaikan secara sistemik. Dengan pembiayaan hijau yang terarah, insentif pajak kendaraan listrik, serta pengembangan infrastruktur pengisian daya, Bali berpeluang menjadi pionir provinsi berbasis energi bersih di Indonesia. ama/ksm/yar
