Turun Langsung ke Lapangan, Respon Cepat DPRD Badung Patut Diapresiasi
Badung, PancarPOS | Tokoh masyarakat Canggu, I Made Sudiana, SH., M.Si., memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Komisi I, II, dan III DPRD Badung atas respon cepat mereka dalam menanggapi masalah bangunan dan infrastruktur yang ada di Canggu. Apresiasi ini disampaikan menyusul kunjungan kerja lapangan yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 14 Januari 2025, untuk mengevaluasi dan mengawasi berbagai isu yang berkembang di kawasan tersebut.
Kegiatan ini melibatkan tiga komisi DPRD Badung, yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, yang didampingi oleh sejumlah kepala dinas terkait. Kunjungan ini difokuskan pada kawasan Subak Uma Desa Canggu dan Pura Batur, Banjar Pipitan Canggu, Kecamatan Kuta Utara. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk menilai pengelolaan perijinan, pajak, infrastruktur pembangunan, serta pengelolaan limbah yang ada di kawasan tersebut.
I Made Sudiana, yang juga mantan Wakil Bupati Badung, menegaskan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap adat dan budaya Bali dalam setiap proyek pembangunan. “Membangun di Bali itu tidak bisa sembarangan seperti daerah lain. Bali memiliki kekhasan tersendiri, salah satunya adalah radius kesucian pura yang harus dihormati. Tidak bisa begitu saja membangun hotel empat lantai atau bangunan besar tanpa memperhatikan jarak kesucian tersebut,” ujarnya.
Sudiana menambahkan bahwa setiap investor yang berencana beroperasi di Bali harus berkoordinasi dengan pihak desa adat serta pemangku setempat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya Bali. “Setiap investor wajib mengikuti adat dan budaya Bali, dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan desa adat dan pemangku setempat untuk meminta petunjuk. Jangan hanya berfokus pada izin pemerintah dan aparat desa dinas, tetapi harus ada komunikasi yang lebih mendalam dengan pihak adat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sudiana mengingatkan bahwa pembangunan di Bali harus memiliki karakter yang mencerminkan budaya Bali, bukan semata-mata mengikuti model pembangunan dari luar yang tidak relevan dengan konteks lokal. “Jangan sampai ada yang berpikir bahwa Bali bisa dibangun seperti Berlin atau kota besar lainnya. Bali memiliki karakter tersendiri yang harus dijaga. Pariwisata Bali bukan hanya soal infrastruktur atau modernisasi, tetapi juga harus tetap menjaga kelestarian adat dan budaya Bali, sesuai dengan prinsip desa kala patra,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudiana juga menyoroti pentingnya tanggung jawab investor terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan investor semata, tetapi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. “Investor harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Bali, jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Pembangunan yang ada harus memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi, bukan hanya untuk mengeruk keuntungan semata. Harus ada keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian adat serta budaya Bali,” jelasnya.
Selain itu, Sudiana juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan infrastruktur yang ada di kawasan Canggu. “Salah satu masalah yang harus segera ditangani adalah pengelolaan limbah yang semakin mengkhawatirkan. Infrastruktur yang ada pun harus terus diperbaiki agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Pengawasan yang ketat terhadap hal ini akan sangat membantu menjaga kelestarian kawasan ini,” tambahnya.
Dengan langkah cepat yang diambil oleh DPRD Badung untuk turun langsung ke lapangan, Sudiana berharap masalah-masalah yang ada di kawasan Canggu dapat segera teratasi dengan solusi yang tepat dan berkelanjutan. “Saya sangat mengapresiasi langkah cepat DPRD Badung ini, karena dengan turun langsung ke lapangan, mereka bisa lebih memahami kondisi yang sebenarnya dan menemukan solusi yang tepat. Semoga kedepannya, pembangunan di Bali bisa dilakukan dengan lebih bijaksana, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya yang telah ada,” tutupnya.
Diharapkan, melalui pengawasan yang intensif dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, pembangunan di Bali dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan budaya yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. ama/ksm
