Denpasar, PancarPOS | Keluhan masyarakat Kota Denpasar terkait kelangkaan LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir akhirnya ditanggapi serius oleh berbagai pihak. Meski laporan stok dari pihak berwenang menyebutkan kondisi aman, kenyataan di lapangan menunjukkan pangkalan kosong, harga eceran meroket dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu menjadi Rp25 ribu, dan distribusi yang dinilai janggal.
Menindaklanjuti hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar bersama perwakilan DPRD Kota Denpasar, Pertamina, Hiswana Migas, serta Disperindag Provinsi Bali menggelar rapat di Ruang Rapat Hiswana Migas Bali, Jalan Kepundung No. 12, Kelurahan Dangin Puri, Denpasar, Rabu (13/8/2025). Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat agar permasalahan segera mendapatkan solusi yang efektif.
Dalam rapat, Anggota DPRD Kota Denpasar, Ketut Ngurah Aryawan, SH, menyoroti pola distribusi LPG 3 kg yang dianggap menyimpang dari aturan. Menurutnya, ada pangkalan yang justru mencari gas ke agen, padahal seharusnya distribusi berjalan dari agen ke pangkalan. “Di banjar saya ada tiga pangkalan, tapi penduduknya hanya 125 KK, dan nyatanya gas kosong. Kalau setiap pangkalan mendapat jatah 50 tabung per hari sesuai aturan, seharusnya cukup dan masyarakat tidak akan ribut. Kalau Pertamina dan Hiswana Migas benar-benar mengawasi, tidak mungkin ada kelangkaan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan aktivitas distribusi yang dilakukan pada malam hari. “Kenapa distribusi gas 3 kg ini mobilnya berjalan malam-malam? Ada apa ini? Kalau memang jatahnya 50 tabung per hari untuk setiap pangkalan, cukup kok. Kalau pangkalan tidak siluman, saya yakin masyarakat aman,” katanya. Ngurah Aryawan bahkan menduga adanya pangkalan fiktif atau “pangkalan siluman” seperti di 47 pangkalan Desa Padangsambian Kaja.
Lebih lanjut, Ngurah Aryawan menyinggung kasus ledakan gudang gas di Pidada, di mana ia menemukan ribuan tabung LPG 3 kg menumpuk. “Kenapa bisa menumpuk ribuan tabung di sana? Perlu pendataan dan pengawasan ketat terhadap gas yang keluar dari pangkalan. Kalau pemain gas ini tidak bekerja, pasti aman. Tapi kalau mereka main, saya pastikan habis. Gas 3 kg ini kebutuhan pokok masyarakat, dan saya akan kawal sampai tuntas,” ujar politisi muda dari Partai Gerindra ini.
Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menegaskan pihaknya berkomitmen mencari solusi agar penyaluran LPG 3 kg sesuai alokasi bulanan dan tepat sasaran. Sistem distribusi diarahkan untuk langsung beralih ke agen dan disalurkan ke pangkalan secara cashless. “Ini mata rantai yang sudah berjalan. Yang tidak berjalan akan kita bongkar dan kita urai bersama,” tegasnya.
Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, S.Sos., M.Si., juga mengungkapkan keheranannya. “Laporan stok aman, tapi di lapangan pangkalan kosong. Kebutuhan gas ini vital. Ke mana sebenarnya gas 3 kg ini, padahal stoknya aman? Pendistribusian aman tapi pangkalan kok kosong. Saya bersama tim Provinsi Bali sudah turun, tapi tetap saja kosong. Sampai saya dianggap tidak bekerja,” keluhnya.
Sri Utari menegaskan bahwa jika ada pelanggaran, Pertamina harus berani menutup izin pangkalan tersebut. “Kalau ada yang salah sasaran, laporkan. Yang berhak itu rumah tangga dan usaha mikro. Kasihan masyarakat kecil. Saya bersama pak dewan ingin menjaga agar masyarakat bisa memanfaatkan LPG 3 kg sesuai peruntukan,” ujarnya.
Ida Ayu Putriani,SSTP,M.Si selaku Kabid mewakili Kepala Disperindag Provinsi Bali menambahkan bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan melakukan pembinaan, bukan penindakan, termasuk dalam masalah distribusi yang tidak tepat sasaran. Salah satu contoh penyalahgunaan adalah usaha laundry yang menggunakan gas 3 kg bersubsidi, sehingga mengurangi jatah masyarakat yang lebih membutuhkan.
Selain itu, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui keberadaan pangkalan sebagai rantai distribusi terakhir. Gas yang seharusnya berhenti di pangkalan malah berakhir di pengecer seperti warung, yang tidak masuk dalam jalur distribusi resmi. Akibat kelangkaan, harga di tingkat pengecer pun naik jauh di atas HET, dari Rp18 ribu menjadi Rp25 ribu per tabung.
Sales Branch Manager IV Bali PT Pertamina Patra Niaga, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa warung atau pengecer bukan bagian dari jalur distribusi resmi. Ia juga mengungkapkan bahwa kuota LPG 3 kg untuk Bali tahun ini mengalami penurunan sekitar 3 persen, yang turut memengaruhi ketersediaan di pasaran.
Dengan banyaknya temuan lapangan, dugaan pangkalan siluman, distribusi yang berlangsung pada malam hari, dan adanya penumpukan di gudang, kelangkaan LPG 3 kg di Denpasar kini menjadi sorotan tajam. Semua pihak sepakat perlunya pendataan, pengawasan, dan tindakan tegas agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. ama/ksm
