Heboh! Oknum Anggota Dewan Diduga Kelola Dapur MBG

Denpasar, PancarPOS | Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah beredar kabar bahwa sejumlah oknum anggota dewan diduga ikut memiliki dan mengelola dapur umum penyedia makanan MBG. Isu ini sontak memicu perdebatan luas di masyarakat, baik di dunia nyata maupun jagat maya.

Seorang peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dikutif dari wartakotalive.com menilai keterlibatan oknum anggota DPR/DPRD dalam pengelolaan dapur MBG justru memperburuk kepercayaan publik terhadap parlemen. “Saya kira ini yang membuat DPR/DPRD sulit dipercaya rakyat. Mereka seolah berusaha melibatkan diri sebagai eksekutor, padahal seharusnya hanya menjadi pengontrol. Hal ini jelas merugikan dan menimbulkan konflik kepentingan,” ungkapnya.

Unggahan video yang menampilkan dapur MBG tersebut langsung ramai dibanjiri komentar warganet. Sebagian besar menilai bahwa keterlibatan anggota dewan justru menggeser peran pelaku UMKM lokal yang seharusnya bisa dilibatkan. Seorang warganet dengan akun petriani.opet menulis, “Hampir terjadi di seluruh Indonesia. Masyarakat yang dagang jadi sepi karena jualannya digantikan. Bikin susah rakyat, stop MBG.”

Nada serupa juga disampaikan akun billybadrunn yang menyebut, “DPR emang rada-rada?! Gila! UMKM kecil kagak dikasih jatah.” Sementara akun lain, eggiesupriyadi, menegaskan, “Indonesia adalah ladang usaha bagi para pengusaha besar.”

Namun, tidak sedikit juga yang memberikan perspektif berbeda. Akun dwita.anggraeni mengaku pernah mencoba makanan MBG di sekolah anaknya dan menilai rasanya cukup enak. Meski demikian, ia mengakui ada kalanya menu tidak sesuai selera anak sehingga tidak dimakan. Ia menambahkan, “Dapur umum yang masak MBG di sekolah anakku langsung dari pihak sekolah, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat. Tidak ada peran anggota DPRD di situ.”

Komentar itu memunculkan diskusi baru, bahwa implementasi MBG di lapangan ternyata bervariasi dan tidak seragam. Ada yang ditangani langsung sekolah, ada pula yang diduga melibatkan jaringan politik tertentu.

Sementara itu, sejumlah kritik lain menyoroti kualitas makanan MBG. Akun lypratama menulis, “Makanan banyak yang mubazir, tidak dimakan karena rasanya tidak enak. Asal masak, yang penting jadi masak. Fakta itu.” Komentar ini pun diamini sebagian warganet lain yang menganggap menu MBG kurang sesuai dengan selera anak-anak.

Di sisi lain, akun andy.rahmann menilai masalah bukan hanya di program MBG. “Gak hanya MBG aja, emang seperti itulah. Jadi dewan hanya sampingan, biasanya main proyek. Biar aman, biar dapat proyek dari pemerintah,” tulisnya. Komentar ini mendapat ribuan dukungan dari netizen lain.

Polemik ini menunjukkan bahwa program MBG yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan gizi anak sekolah justru diwarnai kontroversi mengenai konflik kepentingan, dugaan bisnis terselubung, hingga kualitas pelayanan.

Kini publik menunggu kejelasan dari pemerintah maupun DPR terkait transparansi pengelolaan MBG. Apakah benar ada keterlibatan langsung anggota dewan dalam dapur umum MBG, ataukah hanya isu liar di media sosial? Yang jelas, kegaduhan ini menambah daftar panjang tantangan dalam implementasi program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. ama/ksm