Tangerang, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto terkait optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang di bidang imigrasi. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4/2026).
Kerja sama ini dinilai strategis bagi Bali sebagai destinasi internasional yang menerima kunjungan wisatawan asing dalam jumlah besar. Melalui MoU tersebut, diharapkan kualitas pelayanan keimigrasian semakin meningkat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang asing.
Menteri Imipas RI Agus Andrianto menegaskan bahwa kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali menjadi modal penting dalam menjalankan program kerja ke depan. Namun, ia mengingatkan pentingnya integritas sebagai fondasi utama.
“Sehebat apa pun kolaborasi yang dibangun tidak akan berarti tanpa dilandasi integritas. Saya berharap sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.
Selain dengan Pemprov Bali, Kementerian Imipas juga menandatangani MoU dengan sejumlah pihak lain, termasuk Menteri Koperasi, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Direktur Utama BPJS.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Andrianto juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja institusi secara menyeluruh. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melihat kontribusi pemasyarakatan dalam pembangunan nasional yang lebih luas.
“Hari ini kita refleksikan apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa yang bisa kita lakukan bersama agar pemasyarakatan menjadi bagian integral pembangunan nasional,” katanya.
Ia juga mendorong perubahan paradigma terhadap warga binaan, dari objek pembinaan menjadi subjek produktif yang berkontribusi bagi negara. Salah satu fokus utama adalah program ketahanan pangan nasional yang terintegrasi dengan kegiatan di lembaga pemasyarakatan.
“Di balik tembok pemasyarakatan terdapat potensi besar dari warga binaan yang harus diberdayakan secara optimal,” tegasnya.
Kegiatan bertema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I). mas/ama/*
