Ajak Masyarakat Rasional, Doktor Politik: Pemilih di Bali Tergolong Party Id

Denpasar, PancarPOS | Jelang perhelatan Pilkada serentak, khususnya di enam kabupaten/kota se-Bali kian menyita perhatian publik, hingga berujung adu argumen di media massa (Medsos). Tak jarang opini liar malah bertebaran, bahkan semakin memanas tak kala ada yang menjagokan salah satu kandidat. Apalagi pasangan calon (Paslon) itu, berlabel incumbent yang kembali menjadi ayam jagoan partai penguasa yang hanya bisa mengandal uang yang dikemas dalam bentuk bantuan sosial (Bansos) untuk ditebar berbagai penjuru. Bersambung... Penomena ini memang wajar terjadi setiap hajatan politik mendekat. Namun, di sisi pandangan pengamat politik muda ingin angkat bicara menyikapi perilaku pemilih yang mempunyai hak suara yang asal mencoblos calon pemimpin dari penguasa yang mengendong bansos ternyata makin marak terjadi di Bali. Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos, MIP menyebut fenomena politik itu bisa ditinjau dengan menggunakan teori voting behavior, pemilih tersebut tergolong kelompok dengan party-identification (party id) tinggi. Party id dimaksud merupakan derajat kedekatan warga dengan partai yang diyakininya. Doktor politik perempuan pertama di Bali itu, menjelaskan rata-rata angka party id di Indonesia pada tahun 2014-2019 adalah 14%. Tapi Bali punya angka jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu di kisaran angka 24%. Dengan kata lain, mereka akan memilih siapapun yang dicalonkan. Misalnya saja sekarang kandidat PDI Perjuangan yang saat ini mayoritas menjadi partai penguasa. "Sebagai pemilih loyal dan di Bali jumlahnya di kisaran 1/4 dari total pemilih,” jelas Dwita. Apalagi ada istilah memilih siapapun yang dicalonkan pasti menang inilah yang sering diplesetkan oleh masyarakat. Diungkapkan Dwita, Party Id tinggi menurutnya bukan satu hal yang salah. Di Amerika Serikat sekalipun party id ini terjadi. "Ungkapan khasnya I’m a Republican. Yang dipercaya itu nilai-nilai partainya. Party id kata peneliti voting mirip seperti agama. Sulit berubah kalau tidak ada goncangan besar dalam hidup seseorang. Party id ini umumnya merupakan warisan dari orang tua ke anaknya. Di Bali, mekanisme rekruitmen calon di internal partai yang bermasalah sehingga party id ini acapkali berdampak buruk,” beber jebolan SMA Negeri 1 Denpasar tersebut. Dwita menggarisbawahi tidak ada yang salah dengan pemilih yang berparty id. Yang salah bila partai politik tidak menjalani fungsinya dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya konstituen alias pemilihnya. “Pemilih bisa kita kategorikan sebagai pemilih tradisional dan pemilih rasional. Pemilih rasional khususnya kaum terdidik, menengah perkotaan cirinya berbeda. Si rasional umumnya mempertimbangkan untung rugi, program kerja, visi-misi, track record kandidat. Sebaliknya, si tradisional umumnya pertimbangannya partai, tokoh agama, puri, ormas, dan sejenisnya,” tandasnya sembari mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih rasional dan mempertimbangkan track record dan tawaran kandidat via visi-misi dan program. ija/jmg/ksm