Denpasar, PancarPOS | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama meminta pembangunan mega proyek Pelindo III yang tengah mengembangkan Pelabuhan Benoa sebagai Benoa Maritime Tourism Hub (BMTH) mampu sejahterahkan rakyat Bali. BMTH terus digenjot, agar rampung pada 2023 dan dapat menjadi pelabuhan pertama memiliki fasilitas untuk wisatawan yang datang menggunakan jalur laut merasa nyaman. Dengan pengembangan tersebut, Pelabuhan tersebut diharapkan mampu mendatangkan lebih banyak kapal cruise (pesiar) ke Bali.
Mengingat posisi Benoa yang berada di tengah-tengah antara Australia, Eropa, dan Asia, bisa menarik wisatawan asing yang penumpang kapal pesiar untuk tinggal lebih lama di Bali. Penjelasan rencana pengembangan Pelabuhan Benoa dijelaskan oleh Project Management Office (PMO) BMTH Andi Mawarta yang didampingi Arsitek Dr. Eng. I Wayan Kastawan yang juga Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Bali di Denpasar, Senin (27/9/2021). Hal itu dijelaskan langsung dihadapan Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama dengan didampingi Pimpinan DPRD Bali dan Fraksi yang dikirimkan oleh partai politik masing-masing, termasuk staf ahli di bidang masing-masing. Pada kesempatan itu, hadir pula CEO Pelindo III Regional Bali Nusra Ali Sodikin.
Untuk itu, Adi Wiryatama akan melalukan pengawasan rutin pembangunan BMTH agar sejalan dengan program Pemerintah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” baik secara sekala dan niskala. Dirinya sudah mendapatkan penejalsan secara makro terkait pembangunan BMTH secara besar-besaran tersebut. Adi Wiryatama menegaskan, BMTH tidak mengembangkan fasilitas akomodasi pariwisata (hotel) termasuk amphitheater dan gerai-gerai UMKM. Upaya itu agar daerah-daerah lain yang sudah memiliki akomodasi pariwisata tetap mendapatkan kue wisatawan dan kecipratan turis kapal pesiar.
Apalagi Bali tengah gencar membangun Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung yang juga menyediakan fasilitas amphitheater, termasuk daerah lain sedang mengembangkan pusat-pusat UMKM. “Untuk itu, BMTH jangan sampai kontraproduktif, maka kehadiran kami sebagai fungsi pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan agar apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. Begitu juga agar pembangunan itu tidak merusak lingkungan hidup, maka pihak DPRD secara khusus sudah mengajak tim bidang lingkungan.
Meksipun DPRD Bali tidak diundang maupun dilibatkan langsung dalam pembangunan tersebut, tetapi pihaknya tetap komitmen dan pro aktif akan melakukan pengawasan secara intens. Selama ini, Pelindo III dalam proyek BMTH sudah kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian dan Kejaksaan. “DPRD akan sering datang dan berkoordiansi untuk mengawal pembangunan tersebut, meskipun dari segi keuangan sudah kerjasama dengan BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan tapi secara politis dan sebagai wakil rakyat Bali tentu ikut melakukan pengawasan,” pungkasnya. aya/ama/ksm
