Nasional

BP2MI Dorong Pusat hingga Pedesaan Bergerak, Kariyasa Adnyana: Beri Perlindungan Optimal PMI


Badung, PancarPOS | Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Kariyasa Adnyana, SP., mendorong penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui adanya kerjasama dan program G to G. Penempatan PMI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan PMI. Langkah itu diterapkan dalam memberikan perlindungan PMI yang lebih optimal. “Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada BP2MI yang bekerja keras memberikan pelayanan prima kepada PMI meskipun anggaran paling kecil diantara mitra kerja Komisi IX DPR, padahal ruang lingkup kerjanya cukup luas,” ujarnya di sela-sela pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP2MI oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di The Stones Hotel, Badung, Kamis (4/11/2021).

1bl#ik-21/8/2021.

Keterbatasan itu tentu, masih ada masalah PMI yang belum mampu dituntaskan. Maka diperlukan sinergi semua pihak, termasuk dukungan anggaran dari Kementrian Keuangan idealnya Rp1 Triliyun, kini baru mendapat Rp300 Miliyar yang dipotong refokusing Rp64 Miliyar. Selain itu, pihaknya juga sudah mengusulkan agar ada prioritas vaksin booster kepada PMI yang akan segera berangkat ke negara tujuan. “Upaya itu mencegah kehilangan kesempatan kerja warga negara ke luar negeri,” pungkasnya. Di sisi lain, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) hingga pedesaan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Pemda bisa mengatur dalam bentuk Perda, Pergub, Perbup maupun Perwali untuk memastikan PMI mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah, negara harus hadir,” kata Benny Rhamdani.

1bl#ik-5/3/2021

Saat acara itu bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Gerakan Aksi Lindungi PMI” ini, diharapkan perlindungan PMI telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Untuk itu, PMI agar diberikan perhatian khusus karena sebagai pahlawan negara. Mengingat PMI telah memberikan kontribusi menyumbang devisa negara hingga mencapai Rp 159,6 triliun setiap tahun. Sumbangan devisa negara yang diberikan pekerja migran merupakan terbesar kedua setelah migas sebesar Rp 159,7 triliun. Dalam membantu pembiayaan kepada para PMI, pihaknya telah memberikan solusi melalui program KUR dengan BNI. “Jangan sampai warga Indonesia jadi PMI sampai jual aset atau berhutang ke rentenir mendaptkan modal ke laur negeri,” ujarnya. Ajang itu sebagai momentum dalam mendorong semua pihak, khususnya Pemda ikut tanggungjawab dalam memberikan perlindungan PMI.

1bl-bn#7/1/2020

Maka dilakukan kerjasama (MoU) BP2MI dengan Bupati Solok Epyardi, Walikota Bima Muhammad Lutfi, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, Bupati Blora H Arief Rohman, S.IP., M.Si, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, yang diwakili oleh Amar Nurmansyah, ST., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa drs H Mahmud Abdulah, yang diwakili Dr. Budi Prasetyo, S.Sos, MPA, Kadisnakertrans dan Walikota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran. Kerjasama pun dilakukan BP2MI dengan civitas akademika Rektor Universitas Tekhnologi Sumbawa Chairul Hudaya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Mataram Yusron Saadi dan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, Bapak Prof Dr H Masnun. Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo mendorong BP2MI memberikan pelayanan prima tanpa diskriminatif kepada PMI. Upaya itu agar dapat menjalankan mandat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terus-menerus dan berkesinambungan.

1th-ksm#5/2/2021

Bahkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Perlindungan diberikan karena PMI rentan tereksploitasi, bahkan ikut terseret sindikat perdagangan. Sebagai penyumbang salah satu devisa negara, sudah seharusnya negara wajib untuk memberikan perlindungan dimana pun para PMI berada secara menyeluruh. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan BP2MI, melakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Upaya Pelindungan PMI. Dikarenakan, Indonesia sebagai negara yang termasuk 10 besar dalam pengiriman pekerja migran di dunia, sudah selayaknya memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Perlindungan PMI dimulai dari sebelum bekerja, yaitu sejak pendaftaran, pembuatan dokumen perjalanan dan/atau visa, pemberangkatan, hingga pulang ke tanah air setelah kontrak kerja selesai.

1bl#ik-4/11/2021

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker SDM) Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda. Gus Arda mengharapkan adanya sinkronisasi lembaga-lembaga yang mengurus keberangkatan PMI ke kapal pesiar dan perhotelan. Hal itu mencegah aturan tumpang tindih. Pemrov Bali telah mengeluarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2021 Sistem Pelindungan PMI Krama Bali dan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Ketenagakerjaan. Sekaligus dari segi pelatihan dan pembinaan Bali telah memiliki banyak LPK. Selama inj tidak masalah signifikan PMI dari Bali karena mengikuti aturan yang ada melalui jalur formal. Segi pendanaan agar model KUR dikembangkan dan jangkauannya diperluas sehingga PMI bisa lebih banyak dari Bali. Sedangkan Walikota Bima Muhammad Lutfi akan menggenjot dalam bentuk pelatihan yang bersinergi dengab BP2MI kepada calon PMI. Upaya itu dalam mengasah skill dan kemampuan PMI sebelum berangkat ke luar negeri. Termasuk penyiapan aturan baik Perda dan Perwali.

1bl#ik-4/11/2021

Bupati Sumbawa drs H Mahmud Abdulah akan terus memperhatikan PMI dengan meningkatkan pelayanan terpadu Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selama ini PMI lebih banyak berangkat ke Timur Tengah dan Malesya. Pencegahan PMI dari jalur ilegal akan terus dilakukan agr tidak merugikan warga negara. aya/ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close