Bali Jadi Satu Satunya Provinsi Pilot Penuh Digitalisasi Bansos
Denpasar, PancarPOS | Pemerintah Provinsi Bali mendapat kepercayaan besar dari pemerintah pusat sebagai satu satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten dan kotanya ditunjuk menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial.
Kepercayaan strategis tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Dewa Indra menegaskan penugasan dari pemerintah pusat tersebut bukan hanya sekadar program administratif, tetapi juga bentuk kepercayaan besar yang harus dijaga dengan kerja nyata dan hasil maksimal.
“Bali ditunjuk sebagai satu satunya provinsi dengan seluruh kabupaten kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” tegasnya.
Menurutnya, Bali kini sedang berada di garis depan transformasi pelayanan sosial berbasis digital di Indonesia. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta bekerja serius agar program tersebut berjalan cepat, tepat sasaran dan transparan.
Dewa Indra menjelaskan tahapan program saat ini masih berada pada fase awal, yakni proses pendataan agen, registrasi dan pengunggahan data. Setelah itu akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital sebelum memasuki tahap Training of Trainers atau pelatihan para pelatih.
Ia mengungkapkan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap program tersebut. Bahkan pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan datang langsung ke Bali untuk melihat pelaksanaan program digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang jumlahnya mencapai 8.029 orang benar benar bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan sosial.
“Presiden akan melihat langsung kecepatan, ketepatan sasaran dan kinerja program ini. Jadi seluruh agen harus bekerja serius dan maksimal,” ujarnya.
Selain itu, Dewa Indra juga mengingatkan pentingnya penyusunan laporan yang lengkap dan progresif agar seluruh target serta batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat dapat dipenuhi dengan baik.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah pada Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mohammad Averrouce menjelaskan transformasi digital bantuan sosial bertujuan menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI akan membuat pelayanan publik semakin cepat sekaligus memastikan bantuan sosial benar benar diterima masyarakat yang berhak.
“Digitalisasi ini menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam desain layanan publik,” jelasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu menciptakan perlindungan sosial berbasis data yang lebih transparan dan tepat sasaran.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat memantau penyaluran subsidi secara real time agar bantuan benar benar sampai kepada keluarga penerima manfaat.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo yang juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima sekaligus mengurangi potensi kebocoran.
Menurutnya, aktivasi IKD atau KTP digital menjadi kunci utama dalam sistem tersebut karena seluruh data penerima bantuan akan disinkronkan langsung dengan data kependudukan nasional.
Ia menyebut Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2026 melakukan uji coba sistem digital bantuan sosial di 41 kabupaten dan kota di Indonesia.
Program tersebut bertujuan menyederhanakan prosedur penyaluran bantuan sosial melalui tahapan yang lebih ringkas, mulai dari registrasi, pengusulan, verifikasi, validasi, penetapan hingga penyaluran bantuan.
“Transformasi ini menekankan akurasi, efektivitas dan transparansi data dengan penyederhanaan alur dari tujuh tahapan menjadi tiga tahapan,” jelasnya.
Selain itu, integrasi sistem juga dilakukan dengan menghubungkan data secara langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil dan mitra perbankan sehingga proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat.
Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah besar pemerintah dalam mengubah pola pelayanan bantuan dari sistem manual menuju sistem elektronik terpadu berbasis data digital. mas/ama/*
