Jakarta, PancarPOS | Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno; serta Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kegiatan ini mencakup penandatanganan dua PKS, yakni antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), serta antara DJP dengan SKK Migas. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengawal penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan mineral, batubara, dan migas.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan wujud komitmen DJP dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor strategis. Melalui kerja sama ini, DJP diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian isu-isu perpajakan serta mendorong pertukaran dan sinkronisasi data secara lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan dan pengawasan di sektor pertambangan dan migas.
“Penandatanganan PKS ini merupakan milestone yang ditunggu sejak awal tahun. Dengan tata kelola yang baik, rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan SKK Migas akan semakin selaras,” ujar Bimo Wijayanto dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa tantangan dalam pertukaran data diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih efektif melalui sinergi ini.
Selain pertukaran data, Bimo menyampaikan bahwa DJP juga berkomitmen untuk memberikan timbal balik berupa fasilitas dan insentif perpajakan bagi pelaku usaha sektor pertambangan minerba dan migas yang berada di bawah pembinaan Kementerian ESDM maupun SKK Migas.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan dukungannya terhadap DJP. Ia berharap melalui PKS ini, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara dapat terus dioptimalkan secara bersama-sama. Tri juga menambahkan bahwa DJP akan dilibatkan dalam kegiatan konsinyering yang menghadirkan pelaku usaha, guna membangun kedekatan dan sinergi antara otoritas pajak dan pelaku usaha pertambangan. mas/ama
