Badung, PancarPOS | UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung (Samsat Badung) kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meningkatkan pelayanan agar semakin berkualitas. FKP dengan tema “Sinergitas dalam Optimalisasi Pelayanan” ini, berlangsung di Ruang Rapat Samsat Badung, pada Rabu siang (5/6/2024) yang dihadiri pihak Polres Badung bersama Jasa Raharja, serta dari berbagai lapisan masyarakat sebagai pengguna layanan, beserta instansi terkait lainnya.
Melalui FKP tersebut, diharapkan adanya peningkatan serta kemudahan para Wajib Pajak (WP) dalam membayar kewajiban pakak kendaraan bermotor. Seperti diungkapkan, Plt. Kepala UPTD Samsat Badung, Ida Ayu Putriani, S.STP., M.Si., mengakui layanan UPTD Samsat Badung tidak terlepas dari adanya sinergitas kerja antara Polri dan Jasa Raharja, sehingga dalam acara Forum Konsultasi Publik bertemakan Sinergitas dalam Optimalisasi Pelayanan Publik, sehingga diharapkan bisa memperoleh pemahaman, sampai mendapatkan solusi yang terbaik untuk kemajuan UPTD Samsat Badung dalam memberikan pelayanan, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Bahkan, dalam peningkatan layanan WP dalam memudahkan transaksi, UPTD Samsat Badung bekerja sama dengan beberapa layanan outlet. Selain itu, dalam standardisasi layanan UPTD Samsat Badung memiliki 17 standar layanan dimana 16 standardisasi pelayanan kendaraan bermotor dan 1 standardisasi tentang pelayanan pajak air permukaan dan hal tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. “Saya harap Samsat Badung dengan digelarnya Forum Diskusi Publik semakin meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga mengoptimalisasi zero komplain,” tegasnya.
Sementara itu, Pamin II STNK, Koordinator Samsat Badung, I Gusti Ngurah Sumarjaya menegaskan dalam melayani tetap berusaha sampai zero komplain. Bahkan sebagai pengemban registrasi dan identifikasi, pihaknya dalam melayanai pemeriksaan berkas hingga sampai saat ini tidak mendapatkan kendala. Begitu juga untuk ketetapan serta cek fisik kendaraan selama ini tidak menemui kendala. “Kami ke depannya tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kami. Saya harapkan masukan untuk peningkatan pelayanan pada Samsat Badung,” harapnya.
Peserta Forum Diskusi Publik Tokoh Masyarakat Desa Gulingan, I Gede Suranata, menyampaikan, sejatinya inovasi dan layanan sinergitas sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan dalam melakukan transaksi digital dengan menggunakan layanan QRIS masih sering terjadi kegagalan, dan pengembalian uang WP terlalu lama, hingga memakan waktu sampai 4 hari. “Saya harapkan refund uang WP melalui transaksi QRIS bisa dipercepat pengembaliannya, kalau bisa cukup sehari sudah bisa dikembalikan,” paparnya.
Sedangkan, Kepala LPD Desa Abiansemal, I Made Astawa menyampaikan selama ini, LPD yang sudah bekerja sama dengan UPTD Samsat Badung, terkait layanan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat Online LPD. Pada dasarnya masyarakat sudah merasa terbantu untuk membayar pajak kendaraannya yang lebih dipermudah, karena tidak perlu lagi mengantri, dan cukup diam di rumah penegsahan STNK pun bisa terselesaikan. Namun menyikapi hal tersebut Astawa menginginkan sosialisasi tersebut bisa lebih dimaksimalkan dengan Samsat kendaraan bisa dilakukan di LPD desa setempat. “Saya harap Samsat Badung bisa lebih memaksimalkan sosialisasi Samsat kendaraan bisa juga dilakukan lewat LPD,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BPD Bali Cabang Mangupura, Ida Bagus Surawan mengaku sangat mengapresiasi wajib pajak menggunakan layanan pembayaran digitalisasi, khususnya layanan QRIS BPD Bali. Namun ia mengakui paling cepat melakukan pengembalian dana, karena pihak bank perlu melakukan verifikasi dana dan rekening nasabah. Ia meminta agar ke depan dilakukan evaluasi dan survei menu digitalisasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat menggunakan layanan pembayaran digital. Pihaknya, sekaligus menyarankan Samling yang sedang berjalan dengan LPD yang sudah melayani Samsat, agar jangan dilakukan Samling di desa setempat, agar masyarakat bisa langsung ke LPD, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan di LPD.
Menanggapi masukan peserta Forum Diskusi Publik, Plt Kepala UPTD Samsat Badung, Ida Ayu Putriani menjelaskan terkait dengan refund dari QRIS, ke depannya tim pembina Samsat Badung akan melakukan koordinasi secara teknis dengan pihak perbankan untuk menindaklajuti permasalahan ini. Selanjutnya terkait dengan penyebaran sosialisasi terkait dengan pelayanan Samsat yang bekerja sama dengan LPD. Karena itulah pihaknya juga akan terus menggenjot hingga mencapai tepat sasaran. “Dalam Forum ini kita memaksimalkan setiap pengaduan akan secepatnya menyelesaikan, dan saya ingin masyarakat jangan malu-malu memberikan masukan yang membangun,” tandasnya. tra/ama/kel
