Badung, PancarPOS | Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung yang berlangsung pada Senin (4/11/2024), dibahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Dewan, yaitu Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Ranperda Desa Wisata, dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyampaikan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki urgensi tinggi, mengingat masih adanya degradasi moral yang terjadi di masyarakat. Anom mengungkapkan bahwa pengenalan sejarah dan penguatan karakter bangsa, terutama yang berkaitan dengan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, harus diprioritaskan kembali sebagai bagian dari pendidikan di daerah.
“Penting untuk menanamkan nilai-nilai akhlak, keyakinan, sosial, dan budaya, mengingat adanya kecenderungan hilangnya pemahaman terhadap sejarah dan penguatan moral generasi muda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anom menekankan bahwa wawasan kebangsaan adalah dasar dari pembangunan daerah yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup dan panduan dalam tata kelola pemerintahan.
Pada pembahasan Ranperda Desa Wisata, Anom menjelaskan bahwa Badung merupakan kabupaten dengan intensitas wisata yang sangat tinggi, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata perlu dikelola dengan pendekatan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal.
“Desa wisata di Badung telah mengalami perkembangan signifikan, dengan penetapan 11 desa wisata pada tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan ini untuk memastikan keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek pembangunan,” jelasnya.
Terakhir, terkait Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Anom menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan sinergi yang berkesinambungan demi kemajuan ekonomi lokal. mas/ama/*
