Heboh! Ketua Persadha Nusantara Bali Pasang Badan Tolak Proyek Raksasa Tangki Minyak di Badung

Denpasar, PancarPOS | Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan infrastruktur proyek raksasa tangki minyak skala besar di Bali mulai mengeras. Kali ini datang dari Persadha Nusantara Provinsi Bali yang secara tegas menyatakan sikap: Bali bukan ladang eksperimen risiko energi nasional.

Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali, I Ketut Sae Tanju, angkat bicara keras terkait arah kebijakan yang dinilai mengancam masa depan Bali sebagai pulau berbasis budaya dan pariwisata. Dalam pernyataan resminya di Denpasar, ia menegaskan bahwa dalih “ketahanan energi nasional” tidak boleh dijadikan legitimasi untuk menempatkan proyek berisiko tinggi di wilayah yang memiliki sensitivitas ekologis dan kultural seperti Bali.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini menunjukkan kecenderungan melihat Bali semata sebagai ruang teknokratis, bukan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai-nilai adat, spiritual, dan keseimbangan yang telah diwariskan turun-temurun.

“Bali bukan ruang kosong. Bali adalah ruang hidup yang memiliki jiwa. Ketika proyek industri berat dipaksakan tanpa sensitivitas terhadap nilai lokal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tetapi juga harmoni kehidupan masyarakat Bali secara menyeluruh,” tegasnya kepada awak media, pada Kamis (20/3/2026).

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Rencana pembangunan tangki minyak skala besar di wilayah Kabupaten Badung dinilai berpotensi membawa risiko besar, mulai dari ancaman kebocoran minyak, pencemaran laut, hingga dampak jangka panjang terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Persadha Nusantara Bali melihat bahwa narasi ketahanan energi nasional kerap dijadikan justifikasi untuk memindahkan risiko ke daerah. Dalam konteks Bali, hal ini dinilai tidak adil. Sebab, Bali selama ini telah menjadi wajah Indonesia di mata dunia melalui sektor pariwisata dan kebudayaan, namun justru dibebani proyek yang berpotensi merusak citra tersebut.

Lebih jauh, Sae Tanju menekankan bahwa satu insiden kecil sekalipun, seperti kebocoran minyak, dapat membawa dampak sistemik. Laut Bali yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir bisa tercemar. Ekosistem laut rusak. Pariwisata terpukul. Dan pada akhirnya, kepercayaan dunia terhadap Bali bisa runtuh.

“Pertanyaannya sederhana. Apakah pemerintah siap menanggung risiko tersebut? Atau Bali lagi-lagi diminta menanggung beban sendirian?” ujarnya dengan nada kritis.

Dalam perspektif lokal, pembangunan di Bali tidak bisa dilepaskan dari filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Filosofi ini bukan sekadar simbol, melainkan fondasi kehidupan masyarakat Bali.

Ketika proyek berskala besar dengan risiko tinggi masuk tanpa mempertimbangkan prinsip tersebut, maka yang terjadi bukan hanya benturan kepentingan, tetapi juga ancaman terhadap sistem nilai yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Persadha Nusantara Bali juga menyoroti adanya ketimpangan dalam cara pandang pembangunan nasional. Daerah seperti Bali, menurut mereka, masih kerap diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki hak menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri.

Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi ini menyampaikan empat poin utama yang menjadi garis tegas penolakan mereka.

Pertama, menolak secara tegas rencana pembangunan tangki minyak skala besar di wilayah Bali, khususnya di kawasan strategis pariwisata.

Kedua, mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan seluruh kajian dan rencana proyek yang berpotensi merusak ekosistem serta tatanan budaya Bali.

Ketiga, meminta agar kebijakan ketahanan energi nasional disusun dengan pendekatan keadilan wilayah, bukan dengan membebankan risiko pada daerah tertentu.

Keempat, menegaskan bahwa Bali harus tetap diposisikan sebagai pusat peradaban budaya dunia, bukan sebagai kawasan industri berisiko tinggi.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa resistensi terhadap proyek tersebut tidak hanya bersifat sporadis, tetapi mulai terorganisir dan memiliki basis argumentasi yang kuat, baik dari sisi lingkungan, budaya, maupun ekonomi.

Bagi Persadha Nusantara Bali, menjaga Bali bukan sekadar soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga identitas bangsa. Bali dinilai memiliki posisi strategis dalam membangun citra Indonesia di mata dunia, sehingga setiap kebijakan yang menyangkut Bali harus dipertimbangkan secara matang dan holistik. “Jika negara ingin kuat, maka hormatilah daerah yang selama ini menjaga wajah Indonesia di mata dunia,” tegas Sae Tanju. ama/kem/kel