Denpasar, PancarPOS | Polemik penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung kembali memantik kegelisahan para pelaku swakelola sampah di Bali. Sedikitnya 130 anggota Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (FORKOM SSB) menggedor kembali Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Selasa (12/5/2026) sore.
Pertemuan yang dikemas dalam rapat konsolidasi di Wantilan DPRD Bali itu dipimpin langsung Ketua Forum SSB I Wayan Suarta. Hadir pula Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih, Penasehat Forum SSB Made Sudarsana yang akrab disapa Pak Penting, Sekretaris Forum SSB I Wayan Teddy Brahmancha, serta ratusan anggota forum dari berbagai wilayah di Bali.
Forum ini menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus keluhan serius para pelaku swakelola sampah terkait kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Suwung yang berlaku hingga 31 Juli 2026.
Selaku Penasehat Forum SSB, Pak Penting menegaskan, pihaknya datang ke DPRD Bali untuk melakukan konsultasi dan koordinasi agar kebijakan pengelolaan sampah benar-benar bisa berjalan baik di lapangan, bukan sekadar menjadi keputusan administratif tanpa solusi nyata.
Menurut Pak Penting, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan membuang sampah akibat pembatasan akses ke TPA Suwung. Kebijakan tersebut justru memunculkan penumpukan sampah di lingkungan warga, terutama di wilayah Denpasar dan Badung.
“Kami datang membahas ini bersama 130 anggota pelaku swakelola sampah Bali. Hasilnya jelas, banyak aspirasi yang muncul karena masyarakat mengeluh sampah masih menumpuk. Pembatasan pembuangan di TPA Suwung sampai 31 Juli ini menimbulkan persoalan besar di bawah,” tegasnya.
Ia mengaku heran dengan situasi yang terjadi. Di satu sisi, TPA Suwung ditutup total dengan alasan penataan dan pengurangan beban sampah. Namun di sisi lain, menurutnya, belum tersedia skema pembuangan alternatif yang benar-benar siap menampung persoalan sampah dari Denpasar dan Badung.
“Saya heran. Setiap SSB melakukan aksi damai, selalu muncul kebijakan baru. Tapi faktanya TPA Suwung ditutup total, sementara belum ada tempat pembuangan lain yang jelas. Ini membuat masyarakat tambah bingung. Mau buang ke mana?” ujarnya dengan nada tegas.
Pak Penting menyoroti pernyataan pemerintah kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang sebelumnya menyatakan siap menyelesaikan persoalan sampah dari hulu hingga hilir. Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan hal berbeda.
“Kalau memang sudah siap, mestinya tidak ada lagi penumpukan sampah. Kalau TPS dan sistem pengelolaan sudah benar-benar jalan, mestinya persoalan ini selesai. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada solusi nyata. Malah TPA Suwung ditutup, masyarakat yang jadi korban,” katanya.
Ia menilai apa yang disampaikan pemerintah daerah kepada Gubernur Bali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. “Yang disampaikan seolah semua sudah siap. Tapi fakta di bawah berbeda. Kami yang bergelut langsung dengan pengelolaan sampah setiap hari tahu persis kondisinya. Ini tidak sesuai dengan laporan yang diterima gubernur,” kritiknya.
Dia juga menegaskan bahwa masyarakat bersama anggota swakelola sampah sebenarnya sudah menjalankan arahan pemerintah untuk memilah sampah dengan baik. “Kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Kami sudah instruksikan memilah sampah dari rumah tangga agar pembuangan lebih tertata. Tapi kalau hilirnya tidak siap, ya tetap macet. Ini persoalan sistem, bukan sekadar menyuruh masyarakat memilah,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Forum SSB secara bergantian menyampaikan keluhan mengenai sulitnya akses pembuangan, meningkatnya biaya operasional pengangkutan, hingga ancaman penumpukan liar jika kebijakan pembatasan tidak segera dibarengi solusi konkret.
Pak Penting juga menegaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah modern di Bali. Namun transisi itu, katanya, tidak boleh dilakukan secara tergesa tanpa kesiapan infrastruktur. “Kami mendukung penuh Bali bersih dan modern. Tapi jangan sampai proses menuju ke sana justru membuat masyarakat kesulitan dan memicu kekacauan baru,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Dalung ini menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin penumpukan sampah akan meluas dan memicu keresahan sosial yang lebih besar. “Jangan tunggu Bali darurat sampah lagi baru bergerak. Kami datang baik-baik, menyampaikan aspirasi secara damai. Yang kami minta sederhana: kebijakan harus realistis, solusi harus nyata,” tandasnya. ama/ksm
