Ekonomi dan Bisnis

Bank BPD Bali Genjot Layanan Uang Elektronik “Bali UNIK”


Denpasar, PancarPOS | Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) kembali melakukan inovasi baru untuk mendukung penuh program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Apalagi saat ini, sedang menggenjot layanan uang elektronik Bank BPD Bali yang diberinama “Bali UNIK” (Uang Elektronik) dalam bentuk aplikasi uang elektronik Bank BPD Bali. “Aplikasi Bali UNIK ini layanan cashless Bank BPD Bali sebagai alat pembayaran yang praktis dalam bentuk kartu ataupun non kartu melalui handphone,” ungkap Direktur Utama (Dirut) Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, SH., MH., saat ditemui Selasa (12/5/2021) sore.

1th#ik-10/5/2021

Disebutkan layanan pembayaran non tunai Bank BPD Bali ini, untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah dengan bergabung dalam Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). “Dukungan Bank BPD Bali terhadap digitalisasi daerah melalui penciptaan ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, selaligus mendorong digitalisasi perbankan,” kata Dirut Bank BPD Bali kedelapan tersebut.

1bl-bn#5/1/2020

Disebutkan keuntungan menggunakan layanan Bali UNIK ini, transaksi akan jauh lebih aman, cepat, dan mudah. Tentunya tidak lagi perlu membawa atau mengeluarkan uang tunai (cashless). Bahkan dapat digunakan bertransaksi di seluruh merchant yang berlogo e-money, seperti jalan tol, SPBU, parkir, supermarket/minimarket, restoran dan lainnya. “Keuntungan bisa belanja bisa dimana-mana lebih aman dan praktis serta sangat mudah. Melalui uang elektronik server base ini, para orang tua tidak perlu lagi memberi bekal anak-anaknya. Bahkan tidak perlu lagi kartu ATM, karena cukup pakai HP saja,” tegas Sudharma.

1th#ik-11/10/2020

Direksi bank kelahiran Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung ini, mengakui layanan terbaru Bank BPD Bali tersebut masih menunggu keluarnya izin Bank Indonesia (BI). “Kalau dari OJK sudah disetujui. Namun untuk sistem pembayaran ini harus ada izin dari BI. Karena nomor HP akan menjadi nomor rekening, jadi tinggal ditap saja. Sama seperti QRIS dan seperti pembayaran non tunai lainnya. Jadi kami berharap segera dapat izin dari BI sebagai bentuk dukungan Program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” tandasnya. ama/ksm

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Back to top button
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.

Close