Gerindra-Golkar DPRD Tabanan Kritisi Penyertaan Modal Perumda SS

Tabanan, PancarPOS | Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan kompak mengkritisi usulan penyertaan modal daerah bagi Perumda Sanjayaning Singasana (SS). Kedua fraksi menegaskan, suntikan modal dari APBD harus dibarengi peningkatan kinerja yang konkret, memiliki target terukur, dan tidak boleh dimaknai sebagai persetujuan tanpa syarat.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tabanan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap lima rancangan peraturan daerah (ranperda), Kamis (10/9/2026).

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, I Nyoman Gede Andika, menegaskan bahwa modal daerah yang dikucurkan kepada Perumda SS wajib memberikan imbal hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, penggunaan APBD untuk penyertaan modal harus dipastikan memiliki dampak ekonomi yang jelas bagi daerah.

“Penyertaan modal merupakan penggunaan uang rakyat. Karena itu, manfaat dan return-nya juga harus kembali kepada rakyat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi badan usaha,” kata Andika saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Gerindra juga meminta pemerintah daerah dan manajemen Perumda SS tidak menjadikan persetujuan terhadap usulan penyertaan modal sekadar sebagai formalitas administratif. Setiap tambahan modal harus memiliki arah penggunaan yang jelas, disertai target kinerja serta ukuran keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Fraksi Gerindra bahkan mendorong agar Perumda SS bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Perusahaan daerah yang sebelumnya bernama Perusda Dharma Santika tersebut diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis secara rutin, tetapi mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Tabanan.

“Perumda tidak boleh hanya menjadi pengelola aset daerah. Perumda harus mampu menjadi penggerak ekonomi, menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan memberikan kontribusi PAD secara berkelanjutan,” tegasnya.

Pandangan tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pola pengelolaan BUMD yang dinilai tidak cukup hanya bertumpu pada aset yang dimiliki pemerintah daerah. Aset daerah harus mampu dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Senada dengan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan juga memberikan perhatian serius terhadap rencana penyertaan modal kepada Perumda SS.

Fraksi Golkar mendesak agar pengelolaan perusahaan daerah tersebut dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance serta ditopang profesionalisme yang tinggi.

Ketua Fraksi Golkar, I Ketut Budi Adnyana, yang menyampaikan langsung pandangan umum fraksinya, menegaskan bahwa suntikan modal daerah harus memiliki indikator capaian dan kontribusi yang jelas serta terukur.

Menurut Golkar, tambahan modal dari APBD tidak boleh berhenti pada penambahan kemampuan finansial perusahaan. Dana tersebut harus mampu mendorong peningkatan kinerja, memperkuat daya saing usaha, sekaligus menghasilkan kontribusi yang dapat dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Fraksi Golkar juga mengingatkan agar Perumda SS tidak terus-menerus menjadi beban anggaran daerah. Penyertaan modal harus diikuti dengan peningkatan kinerja usaha sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan Gerindra dan Golkar ini menjadi bagian penting dalam pembahasan rencana penyertaan modal Perumda SS. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan sisa penyertaan modal sebesar Rp6 miliar. Usulan tersebut merupakan bagian dari total modal awal sebesar Rp10 miliar, dengan Rp4 miliar telah dicairkan sebelumnya.

Dengan adanya pandangan umum fraksi-fraksi tersebut, pembahasan penyertaan modal Perumda SS dipastikan tidak hanya akan melihat kebutuhan tambahan modal, tetapi juga mempertimbangkan arah bisnis, kinerja perusahaan, manfaat bagi masyarakat, kontribusi terhadap PAD, serta kemampuan APBD Tabanan. mas/ama/*