Denpasar, PancarPOS | Dulu, mimpi punya rumah di Bali adalah simbol sukses. Kini, rumah-rumah itu justru jadi lambang keputusasaan. Di tengah krisis global yang memukul berbagai sektor, properti di Pulau Dewata mengalami kejatuhan yang tak terhindarkan. Rumah dan tanah yang dulunya rebutan kini tak laku, bahkan dijual rugi pun tak dilirik. Yang lebih mengkhawatirkan, di balik sepinya pasar, terselip pula kisah-kisah pahit yang mulai dari bangunan tak berizin, penipuan tanah, sengketa, sertifikat ganda, hingga skandal rumah subsidi yang menampar logika keadilan.
Di Canggu, Seminyak, hingga Ubud, vila-vila megah berdiri, seperti lukisan yang gemerlap. “Dulu turis antre mau sewa. Sekarang gak ada yang tanya. Mau dijual pun gak laku,” kata Wayan Artha, pemilik dua unit vila yang awalnya dibangun untuk disewakan ke wisatawan asing.
Harga tanah di beberapa kawasan strategis yang awalnya selangit sudah turun hingga 20%, tapi tidak cukup untuk menarik pembeli. Banyak calon investor memilih menunggu atau membatalkan pembelian karena kondisi global yang tidak menentu. Tapi lebih dari sekadar ekonomi, kepercayaan terhadap properti Bali ikut runtuh.
Di balik bangunan-bangunan mewah yang tampak legal, tersembunyi banyak kasus gelap. Sertifikat ganda, tanah sengketa, dan penipuan oleh pengembang nakal makin sering terjadi. Banyak korban membeli tanah atau rumah tanpa tahu bahwa dokumen hukumnya bermasalah.
“Kasus klien saya, dia sudah bayar lunas tanah di kawasan Jimbaran. Ternyata tanah itu sudah dijual ke orang lain juga. Sekarang dia harus menghadapi pengadilan, padahal niatnya cuma mau bangun rumah,” kata Dewa, seorang pengacara yang kini lebih banyak menangani kasus properti ketimbang perkara pidana.
Banyak pengembang juga menjual properti tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), tanpa legalitas zona, bahkan tanpa sertifikat jelas. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan pembeli yang tergiur harga murah dan janji keuntungan cepat.
Tak hanya sektor menengah dan atas yang bermasalah, rumah subsidi pun ikut jadi bagian dari krisis. Program perumahan rakyat yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah justru banyak disalahgunakan.
Di beberapa kabupaten di Bali, muncul laporan bahwa rumah subsidi justru dibeli oleh orang-orang yang tidak berhak, seperti pegawai negeri, pebisnis, bahkan investor luar daerah. Mereka memanfaatkan celah administratif untuk mendapatkan rumah murah, lalu disewakan atau dijual kembali secara ilegal.
Akibatnya, masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan rumah tidak kebagian. “Kami sudah antri dua tahun, tapi orang yang baru datang malah dapat duluan. Belakangan kami tahu, mereka bukan rakyat kecil,” ujar Ni Komang Sri Yudari, ibu rumah tangga di Tabanan yang kecewa berat karena tidak lolos seleksi rumah subsidi.
Lebih parah, rumah subsidi banyak yang dibangun asal-asalan. Fasilitas buruk, saluran air rusak, kualitas bangunan rendah. Beberapa warga bahkan terpaksa renovasi sendiri rumah yang baru ditempati kurang dari setahun. Kini, rumah dan tanah di Bali tak lagi jadi incaran. Yang ada justru rasa takut dan keraguan. Dari investor asing yang mundur, warga lokal yang tertipu, hingga keluarga miskin yang disingkirkan dari haknya, sehingga semuanya menambah panjang derita sektor properti Bali. ama/ksm
