Jakarta, PancarPOS | Pemerintah kembali mempercepat rencana pembangunan Bandara Bali Baru atau Bandara Bali Utara di kawasan darat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Proyek strategis tersebut akan dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai upaya memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Pulau Bali.
Komitmen percepatan pembangunan itu mengemuka dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Komisaris Utama PT Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI), Baringin Panggabean, di Kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam kesempatan itu, Presiden menerima pemaparan mengenai perkembangan proyek Bandara Bali Baru yang telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Baringin menjelaskan, proyek pembangunan bandara akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sehingga pembiayaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari investasi pihak swasta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan dukungan agar realisasi proyek KPBU dapat dipercepat. Pemerintah menilai keberadaan bandara internasional kedua di Bali sudah menjadi kebutuhan mendesak seiring terus meningkatnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, sementara kapasitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai semakin terbatas.
Selain membahas aspek pendanaan dan percepatan proyek, Presiden juga menaruh perhatian terhadap kesiapan teknis bandara. Salah satu hal yang ditanyakan adalah kemampuan Bandara Bali Baru dalam melayani operasional pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777 maupun Airbus A380.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Baringin Panggabean menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan, desain Bandara Bali Baru telah disusun agar mampu mengakomodasi operasional pesawat berbadan lebar. Rancangan tersebut mengacu pada studi kelayakan yang telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Menurutnya, pembangunan Bandara Bali Baru di kawasan Kubutambahan dirancang sebagai infrastruktur transportasi berskala internasional yang mampu mendukung pertumbuhan sektor penerbangan, pariwisata, logistik, dan investasi di Bali.
Sementara itu, Direktur Utama PT PEMBARI menyampaikan bahwa kehadiran Bandara Bali Baru tidak hanya bertujuan menambah kapasitas layanan penerbangan di Bali, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan ekonomi di Pulau Dewata.
Menurutnya, selama ini aktivitas ekonomi dan pariwisata masih terpusat di Bali bagian selatan. Dengan hadirnya bandara baru di Bali Utara, diharapkan terjadi distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sekaligus membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mempercepat pengembangan kawasan pariwisata, perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya di Kabupaten Buleleng.
Keberadaan Bandara Bali Baru juga diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Selain meningkatkan konektivitas antarwilayah, proyek ini diyakini mampu memperkuat daya saing Bali sebagai destinasi wisata internasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan.
Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan masuknya proyek tersebut dalam RPJMN 2025–2029, pembangunan Bandara Bali Baru diharapkan segera memasuki tahapan percepatan implementasi sehingga manfaat ekonominya dapat segera dirasakan masyarakat Bali. kta/ama/ksm
