Denpasar, PancarPOS | Di tengah gelombang kritik, kekhawatiran, hingga potensi kegelisahan publik atas kebijakan penanganan sampah di Kota Denpasar per 1 April, suara berbeda justru datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Denpasar, Ir. I Wayan Suadi Putra, ST.,M.Ars., tampil tegas membela langkah Pemerintah Kota Denpasar yang dinilainya telah berada pada jalur yang tepat, realistis, dan berbasis solusi nyata.
Bagi Suadi Putra, polemik yang berkembang di tengah masyarakat sejatinya tidak bisa dilepaskan dari dinamika perubahan besar dalam tata kelola sampah. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang mewajibkan pengelolaan sampah dari sumbernya bukan sekadar program biasa, melainkan transformasi sistemik yang membutuhkan waktu, adaptasi, dan komitmen kolektif. “Kalau kita bicara jujur, ini bukan pekerjaan mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Pemerintah sudah memberikan solusi, tinggal bagaimana kita semua menjalankan,” ujarnya dengan nada tenang namun penuh keyakinan, saat dihubungi pada Rabu (1/3/2026).
Ia menilai, berbagai langkah yang telah diambil pemerintah selama ini bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang uji coba, evaluasi, dan penyempurnaan di lapangan. Salah satu yang disorot adalah program distribusi tong komposter dan komposter bag yang kini menjadi ujung tombak pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga. “Ini bukan teori. Sudah dicoba. Tong komposter yang dibagikan di desa itu efektif. Bahkan di beberapa tempat tidak cepat penuh. Artinya sistem ini bekerja,” tegasnya.
Pengalaman di lapangan, menurutnya, menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah organik sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, asalkan diberikan alat dan pemahaman yang tepat. Ia menyebut beberapa desa telah lebih dulu menjalankan sistem ini dengan hasil yang cukup menggembirakan. “Di Desa Sidakarya misalnya, itu sudah berjalan. Dipakai sampai sekarang dan tidak ada masalah berarti. Ini menunjukkan bahwa kalau dijalankan dengan benar, hasilnya ada,” katanya.
Atas dasar itulah, ia mendorong agar program ini tidak hanya berhenti pada tahap uji coba, melainkan diperluas secara masif ke seluruh wilayah Denpasar. Dan hal itu, menurutnya, sudah mulai dilakukan melalui penguatan anggaran tahun 2026. “Ini sudah masuk dalam anggaran. Artinya pemerintah serius. Bulan April ini mulai bergerak lagi di masing-masing desa,” ujarnya.
Namun Suadi Putra juga tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang masih dihadapi, terutama dalam hal pengadaan komposter bag yang belum sepenuhnya berjalan mulus. Meski demikian, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses yang wajar dalam implementasi kebijakan besar. “Memang ada kendala pengadaan. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Yang penting arah kebijakannya sudah benar,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa komposter bag sejatinya memiliki fungsi yang sama dengan tong komposter, hanya berbeda dalam bentuk dan fleksibilitas penggunaan. Dengan desain yang lebih praktis, komposter bag dinilai mampu menjangkau lebih banyak rumah tangga dalam waktu singkat. “Kalau dipahami cara pakainya, komposter bag itu sama efektifnya. Ini hanya soal bagaimana masyarakat menggunakannya,” katanya.
Di sinilah, menurutnya, peran edukasi menjadi sangat krusial. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat. “Kalau masyarakat tidak tahu cara memilah, tidak tahu cara mengelola, ya alat sebagus apapun tidak akan berguna. Edukasi ini harus terus dilakukan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi upaya sosialisasi yang telah dilakukan hingga ke tingkat banjar, namun mengingatkan bahwa edukasi bukanlah proses sekali jadi. “Sekarang sosialisasi sudah jalan. Desa, kelurahan, dusun, banjar semua sudah bergerak. Tapi ini harus terus diulang, terus diingatkan,” katanya. Dalam berbagai forum, bahkan di rapat-rapat resmi, Suadi Putra mengaku selalu menekankan pentingnya keteladanan. Ia tidak ingin kebijakan ini hanya menjadi wacana di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan mulai dari diri sendiri.
“Saya selalu bilang, saya sudah mengelola sampah sendiri. Teman-teman yang lain sudah atau belum? Ini harus dimulai dari kita,” ujarnya. Langkah ini, menurutnya, penting untuk membangun budaya baru dalam masyarakat, di mana pengelolaan sampah tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai kewajiban bersama. “Ini bukan lagi pilihan. Ini keharusan. Semua orang harus memilah, harus mengelola sampahnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga активно memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, dengan menampilkan berbagai praktik pengelolaan sampah yang bisa ditiru oleh masyarakat. Mulai dari memilah sampah, mencacah, hingga memanfaatkan komposter dan teba, semua ditampilkan secara sederhana dan aplikatif. “Sekarang tinggal mau atau tidak. Contohnya sudah banyak. Tinggal diikuti saja,” katanya.
Dalam konteks kebijakan, Suadi Putra menilai langkah Wali Kota Denpasar sudah sangat realistis, terutama jika melihat keterbatasan waktu dan kondisi darurat yang dihadapi saat ini. “Kita tidak bisa berharap semuanya selesai dalam satu dua hari. Ini bukan sulap. Ini butuh proses,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa target besar seperti pembangunan fasilitas pengolahan skala besar memang membutuhkan waktu, sehingga solusi jangka pendek seperti komposter dan komposter bag menjadi pilihan paling logis.
“Kalau kita tunggu semua fasilitas besar selesai, kita bisa tenggelam dalam sampah duluan. Jadi solusi sekarang ini sudah tepat,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa membangun ratusan hingga ribuan fasilitas pengolahan di seluruh desa dan kelurahan tidak bisa dilakukan secara instan. “Ini bukan pekerjaan kecil. Kita bicara seluruh kota. Jadi harus bertahap,” tegasnya. Meski demikian, ia memastikan bahwa realisasi program akan mulai terlihat secara signifikan setelah April, seiring dengan berjalannya anggaran induk yang telah disiapkan. “Sekarang sudah mulai jalan. Ini yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Di tengah berbagai kritik yang muncul, Suadi Putra justru mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan tidak terjebak dalam narasi pesimisme. “Kalau kita terus pesimis, tidak akan ada perubahan. Kita harus yakin ini bisa berjalan,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat. “Ini bukan urusan pemerintah saja. Ini urusan kita semua,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap sistem pengelolaan sampah di Denpasar akan semakin kuat dengan beroperasinya fasilitas besar seperti PTSL dan pembangkit listrik tenaga sampah yang saat ini masih dalam proses. “Kalau itu sudah jalan, tentu akan jauh lebih efektif. Ini kan proses bertahap,” ujarnya. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada fondasi yang dibangun saat ini, yakni kesadaran dan disiplin masyarakat. “Kalau sekarang kita tidak disiplin, nanti fasilitas sebesar apapun tidak akan cukup,” katanya.
Dalam pandangannya, krisis sampah yang dihadapi Denpasar saat ini justru menjadi momentum penting untuk melakukan perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku masyarakat. “Ini momentum. Mau tidak kita berubah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ujarnya. Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan tegas namun penuh harapan: bahwa solusi sudah ada, arah sudah jelas, dan kini tinggal bagaimana semua pihak bergerak bersama. “Solusi sudah diberikan. Tinggal dilaksanakan. Kalau kita semua bergerak, saya yakin Denpasar bisa keluar dari krisis ini,” pungkasnya. ama/ksm
