Gubernur Koster dan AHY Sinkronkan Pembangunan Bali, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas Pariwisata Berkelanjutan

Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Rapat koordinasi tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali guna memperkuat infrastruktur, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.

Dalam paparannya, Gubernur Koster menyampaikan sektor pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Dengan demikian, total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar 16,3 juta orang atau hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa.

“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan asing mencapai 1.522 dolar Amerika Serikat per kunjungan dengan estimasi perputaran ekonomi sektor pariwisata sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 50 persen kontribusi sektor pariwisata nasional.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Selain memiliki tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen, Bali juga mencatat tingkat pengangguran 1,45 persen serta pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.

Meski demikian, Koster mengingatkan tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur. Persoalan pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan keamanan juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta menjalankan berbagai program strategis, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut terintegrasi dari lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya saat periode puncak seperti Hari Raya Idulfitri. Pengembangan pelabuhan terintegrasi juga menjadi prioritas untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan Bali membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” ujar AHY.

Ia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan berkelanjutan. Sejumlah kementerian mendapat penugasan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Pemerintah juga mendorong studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

AHY menegaskan pemerintah pusat hadir mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali.

“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian dan Pemerintah Provinsi Bali melalui evaluasi berkala guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target dalam mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. mas/ama/*