Badung, PancarPOS | Hujan boleh saja turun deras di kawasan Badung, Kamis (26/2/2026). Namun satu hal yang tak ikut reda adalah tekad membangun kedaulatan ekonomi desa adat melalui platform digital. Di Kedas Cafe, ratusan mata tertuju pada satu gagasan besar: Tri Hita Trans, aplikasi transportasi berbasis pemberdayaan Desa Adat melalui BUPDA, resmi melaju menuju peluncuran.
Acara bertajuk Road To Launch itu bukan sekadar seremoni perkenalan aplikasi baru. Ia menjadi penegasan arah. Bahwa di tengah dominasi platform global yang menggurita, Bali tak lagi ingin sekadar menjadi pasar. Bali ingin menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.
Founder PT Sentrik Persada Nusantara sekaligus inisiator Tri Hita Trans, I Made Sudiana, berbicara lugas. Tanpa basa-basi. Ia mengakui, perjalanan membangun aplikasi ini bukan tanpa badai. Bahkan, kata dia, godaan dan tekanan sempat membuat situasi “hampir panas”.
“Kita ini berhadapan dengan konglomerasi global. Mereka punya modal besar, sistem matang, jaringan luas. Tapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki: akar budaya dan solidaritas desa adat,” tegasnya di hadapan peserta.
Menurut Sudiana, selama ini desa adat kerap menjadi penonton dalam pusaran ekonomi digital. Transportasi lokal terdesak. Sopir-sopir tradisional kehilangan ruang. Di lapangan, konflik horizontal tak jarang muncul antara transportasi konvensional dan berbasis aplikasi.
“Desa adat sering hanya jadi lokasi operasional. Uang berputar, tapi tidak kembali ke desa. Kita tidak ingin itu terus terjadi,” ujarnya.
Tri Hita Trans lahir dari kegelisahan itu. Bukan sebagai reaksi sesaat, melainkan sebagai desain ekosistem jangka panjang. Aplikasi ini dirancang agar setiap pesanan transportasi yang terjadi di wilayah desa adat dikelola melalui BUPDA setempat. Artinya, aliran ekonomi tetap berputar di desa.
Konsep ini disebut sebagai solusi permanen, bukan “pemadam kebakaran” konflik transportasi yang kerap muncul di Bali. Sistemnya dibangun dengan pendekatan kultural dan struktural sekaligus. Secara kultural, ia bertumpu pada filosofi Tri Hita Karana: harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Secara struktural, ia memanfaatkan kelembagaan resmi desa adat melalui BUPDA.
Sudiana menegaskan, dukungan terhadap inisiatif ini tidak datang tiba-tiba. Pada awalnya, banyak pihak meragukan. Perdebatan panjang terjadi untuk menyamakan frekuensi, baik dengan unsur pemerintahan maupun sektor perbankan.
Namun dengan prinsip pantang menyerah, komunikasi terus dibangun. Hasilnya, dukungan politik dan moral pun mengalir. Gubernur Bali, Wayan Koster, disebut memberikan restu penuh karena konsep ini dinilai sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi berbasis adat dan budaya.
“Ketika visi kita sama, jalannya menjadi lebih terang. Ini bukan hanya soal aplikasi. Ini soal kedaulatan ekonomi,” kata Sudiana.
Respons positif juga datang dari sektor perbankan dan kalangan akademisi. Bank BPD Bali melihat ekosistem ini sebagai peluang membangun ekonomi inklusif yang terstruktur. Kolaborasi pun terjalin melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi para sopir transportasi di Bali.
General Manager PT Persada Nusantara, Pande Yuliasanjaya, menjelaskan bahwa Tri Hita Trans tidak ingin berhenti pada tataran aplikasi. Mereka menyiapkan program unggulan bertajuk Tri Hita Super Deal sebagai strategi percepatan.
Program ini memungkinkan krama Bali memiliki unit kendaraan operasional, baik MPV untuk layanan premium maupun motor listrik khusus ojek online, dengan skema subsidi dan cicilan ringan. Subsidi unit bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bebas biaya administrasi. Gratis servis dua tahun. Bahkan disertai bonus smartphone, seragam, dan asuransi.
“Kita ingin sopir tidak lagi terbebani biaya awal yang berat. Ekosistem ini harus membuat mereka naik kelas, bukan sekadar bertahan hidup,” jelas Pande.
Yang menarik, skema KUR yang disiapkan bersama Bank BPD Bali dirancang sangat memudahkan. Untuk plafon tertentu, tidak diperlukan jaminan tambahan. Cukup BPKB mobil, kredit sudah bisa diproses. Ini menjadi angin segar bagi sopir lokal yang selama ini kesulitan akses pembiayaan formal.
Menurut Pande, integrasi sistem keuangan dengan aplikasi akan memastikan pembayaran, cicilan, dan insentif berjalan transparan. Semua transaksi tercatat digital. BUPDA dapat memonitor. Desa memiliki data. Sopir memiliki kepastian.
Tri Hita Trans juga tidak membatasi diri hanya pada layanan transportasi umum di jalan raya. Mereka menyiapkan integrasi kawasan strategis yang selama ini menjadi titik sensitif di Bali: bandara, pelabuhan, dan kawasan spiritual milik desa adat.
Langkah ini dinilai krusial. Selama bertahun-tahun, titik-titik tersebut sering menjadi sumber gesekan antara sopir lokal dan operator luar. Dengan sistem berbasis desa adat, pengelolaan akan lebih tertib karena berada dalam satu kendali kelembagaan resmi.
Sudiana menyebut, model ini akan menciptakan tata kelola yang jelas. Siapa yang beroperasi, di mana, dengan standar apa, semuanya diatur bersama desa adat. Tidak ada lagi ruang abu-abu yang memicu konflik.
Lebih jauh, Tri Hita Trans juga mengusung narasi martabat budaya. Bagi wisatawan yang datang ke Bali, pengalaman transportasi bukan hanya soal berpindah tempat. Ia adalah pertemuan pertama dengan wajah Bali. Karena itu, sopir akan dibekali standar pelayanan berbasis nilai lokal: ramah, santun, berbusana rapi, dan memahami etika adat.
“Kita ingin wisatawan merasakan Bali yang sesungguhnya sejak mereka naik kendaraan,” kata Sudiana.
Road To Launch di Badung menjadi penanda bahwa fase persiapan hampir rampung. Infrastruktur aplikasi telah diuji. Koordinasi dengan desa adat diperluas. Skema pembiayaan disiapkan. Pelatihan sopir dirancang.
Atmosfer acara terasa optimistis. Meski hujan mengguyur, peserta bertahan hingga akhir. Bagi sebagian sopir yang hadir, ini bukan sekadar aplikasi baru, tetapi harapan baru.
Salah satu sopir lokal mengaku selama ini margin pendapatannya semakin tipis karena persaingan tak seimbang dengan platform besar. Ia berharap sistem berbasis desa adat memberi perlindungan sekaligus kepastian.
Tri Hita Trans memang memasuki arena yang tidak ringan. Pasar transportasi digital di Bali sudah padat pemain. Namun yang membedakan adalah pendekatan kelembagaan dan filosofi.
Jika platform global bertumpu pada kapital dan algoritma, Tri Hita Trans bertumpu pada komunitas dan struktur adat. Jika yang lain berbicara ekspansi pasar, Tri Hita Trans berbicara perputaran ekonomi lokal.
Ke depan, tantangan terbesar adalah konsistensi. Menjaga standar pelayanan, memastikan tata kelola BUPDA berjalan profesional, dan membangun kepercayaan publik. Sudiana menyadari hal itu. “Kita tidak anti kompetisi. Tapi kompetisi harus adil. Desa adat harus punya posisi tawar. Ini perjuangan jangka panjang,” tegasnya. tra/ama/ksm
