Denpasar, PancarPOS | Organisasi masyarakat Aliansi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali mengingatkan bahwa keberhasilan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Karena itu, praktik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diduga diwarnai kecurangan maupun budaya titipan dinilai dapat menghambat lahirnya SDM Bali yang mampu bersaing di tingkat global.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris ARUN Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST atau yang akrab disapa Gung De, di Denpasar, Sabtu (1/8/2026). Menurut Gung De, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) pada 21 Juli 2026. Pemerintah juga memastikan Bali menjadi lokasi pengembangan kawasan tersebut dengan target implementasi mulai akhir 2026.
Ia menjelaskan, konsep PFII mengadopsi pusat keuangan internasional seperti Singapura dan Dubai melalui pemberian berbagai insentif investasi, kemudahan berusaha, serta sistem hukum khusus untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat jasa keuangan global. “Kalau Bali ingin menjadi pusat finansial internasional, maka fondasi utamanya adalah SDM. Kalau dari awal sudah dirusak dengan praktik SPMB yang tidak adil atau budaya titipan, maka yang pertama kalah bersaing adalah generasi muda Bali sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu tujuan pembentukan PFII adalah meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi. Gung De menilai proses penerimaan siswa di SMA maupun SMK negeri harus berlangsung secara objektif sehingga mampu melahirkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi.
“Rekrutmen tenaga kerja di kawasan PFII nantinya tentu membutuhkan SDM yang unggul. Pendidikan di sekolah, kampus, pendidikan vokasi, hingga lembaga sertifikasi harus dibangun melalui kompetisi yang fair. Kalau sejak masuk sekolah saja sudah mengandalkan jalur titipan, bagaimana lulusan Bali mampu bersaing dengan tenaga kerja dari Singapura, China, Dubai, maupun negara lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan global akan lebih menghargai tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Sebaliknya, apabila kualitas SDM lokal tertinggal, investor akan lebih memilih mendatangkan tenaga profesional dari luar daerah maupun luar negeri. “Kalau SDM kita tidak kompetitif, perusahaan global tentu tidak akan membayar mahal. Ujungnya masyarakat Bali hanya memperoleh pekerjaan dengan upah rendah, sementara posisi strategis diisi tenaga kerja dari luar. Padahal tujuan PFII adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal sekaligus menarik investasi,” katanya.
Selain itu, Gung De menilai komitmen pemerintah membangun tata kelola PFII yang setara dengan pusat keuangan dunia harus dibarengi dengan sistem rekrutmen yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik titipan. “Kalau sistem hukum dan tata kelolanya ingin bersih, maka proses rekrutmen SDM maupun pejabat pengelola kawasan juga harus bersih. Integritas menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan investor internasional,” ujarnya.
ARUN Bali juga mendorong agar proses penerimaan di perguruan tinggi vokasi, lembaga pelatihan, hingga sertifikasi profesi pendukung PFII dilakukan secara terbuka. Kuota, nilai seleksi, dan hasil penerimaan diharapkan diumumkan kepada publik sehingga seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan. Selain itu, organisasi tersebut mengusulkan agar sertifikasi profesi internasional, seperti Chartered Financial Analyst (CFA) maupun Financial Risk Manager (FRM), mulai dipersiapkan bagi generasi muda Bali agar memiliki daya saing di sektor keuangan global.
Menurut Gung De, masyarakat juga perlu mengawal penyusunan peraturan pelaksana UU PFII yang saat ini masih disiapkan pemerintah. Aturan turunan tersebut dinilai menjadi momentum untuk memastikan pembangunan pusat finansial internasional berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM lokal. “Kalau SDM Bali kalah sejak awal, yang menikmati keberadaan PFII justru tenaga kerja dari luar dan kelompok pemodal besar. Karena itu, generasi muda Bali harus lahir dari sistem pendidikan yang jujur, kompetitif, dan berintegritas, bukan dari budaya titipan. Jangan sampai mimpi menjadikan Bali sebagai pusat finansial dunia justru tidak dinikmati oleh masyarakat Bali sendiri,” pungkas Gung De. ama/ksm
