Badung, PancarPOS | Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali terus mendorong seluruh LPD di Bali untuk bertransformasi menjadi motor penggerak utama ekonomi daerah. Langkah ini semakin strategis di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan untuk memperkuat kemandirian masyarakat adat agar tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh secara produktif dan berkelanjutan.
Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa LPD memiliki posisi yang sangat strategis karena berbasis adat dan berakar kuat di tengah masyarakat desa pakraman. Dengan modal sosial yang besar serta kedekatan emosional dengan komunitas lokal, LPD diyakini mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing.
“Kami mendorong setiap LPD agar tidak hanya fokus pada simpan-pinjam, tapi juga ikut membangun sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, pertanian, serta pariwisata berbasis komunitas. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh dari bawah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Cendikiawan saat ditemui di sela acara FGD LPD se-Kabupaten Badung di Gedung Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (22/10/2025).
Cendikiawan menyebutkan, data kinerja LPD Bali menunjukkan pertumbuhan positif yang menjadi bukti nyata peran strategis lembaga ekonomi adat ini. Hingga Oktober 2024, tercatat 1.439 unit LPD aktif di seluruh Bali dengan total aset mencapai sekitar Rp 33,7 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan akhir tahun 2020 yang sebesar Rp 23,6 triliun.
Dari sisi laba, LPD di berbagai kabupaten juga menunjukkan tren pemulihan pascapandemi. Misalnya, di Kabupaten Badung, laba LPD sempat turun dari Rp 75,97 miliar pada 2020 menjadi Rp 34,56 miliar pada 2021 (-55%), namun kembali melonjak menjadi Rp 74,71 miliar pada 2022. Secara total, laba seluruh LPD di Bali tahun 2022 tercatat mencapai Rp 354,78 miliar. “Artinya, LPD telah membuktikan ketangguhannya melewati masa-masa sulit, terutama saat pandemi. Kini saatnya LPD memperkuat tata kelola dan digitalisasi agar bisa lebih kompetitif,” tegas Cendikiawan.
Selain itu, kontribusi LPD terhadap desa adat juga tetap berjalan konsisten. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap LPD menyalurkan 20% laba bersih untuk dana pembangunan desa adat dan 5% untuk dana sosial. “Inilah bentuk nyata ekonomi berbasis kearifan lokal yang tidak hanya mencari profit, tapi juga memperkuat fondasi sosial dan budaya Bali,” tambahnya.
Cendikiawan menjelaskan, BKS LPD Provinsi Bali kini semakin gencar melakukan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan bagi seluruh pengurus LPD agar semakin profesional dalam mengelola keuangan dan aset. “Kita ingin LPD tetap berlandaskan pada awig-awig desa adat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan nasional. Modernisasi dan kearifan lokal harus berjalan beriringan,” katanya.
Program digitalisasi dan tata kelola berbasis teknologi kini tengah digencarkan oleh BKS LPD, termasuk pelatihan mengenai akuntabilitas keuangan, mitigasi risiko, dan sistem pelaporan digital yang lebih transparan. Dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BKS LPD Provinsi Bali Mei 2024, organisasi ini juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar-LPD serta memperbaiki tata kelola lembaga yang masih menghadapi kendala administratif dan regulasi adat.
Meski aset dan kinerja tumbuh pesat, Cendikiawan mengakui masih ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab bersama. “Masih ada sekitar seratusan LPD yang bermasalah, baik dari sisi manajemen, tata kelola, maupun integritas. Ini menjadi PR besar kita agar semua LPD di Bali bisa naik kelas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan LPD bukan hanya diukur dari besar aset atau laba, tetapi juga sejauh mana lembaga ini mampu menjadi pelindung ekonomi adat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kesejahteraan desa.
Dengan total aset triliunan rupiah dan lebih dari seribu unit tersebar di seluruh desa pakraman, BKS LPD Provinsi Bali optimistis LPD akan terus menjadi pilar ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing. “Kita semua harus bersatu agar LPD bisa tetap menjadi benteng ekonomi adat Bali yang kuat, berintegritas, dan modern,” tutup Cendikiawan. ama/ksm
