Komisi IV DPRD Tabanan Soroti 62 Calon Siswa Tercecer di Jalur Prestasi dan Domisili

Tabanan, PancarPOS | Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Tabanan kembali menuai sorotan. Komisi IV DPRD Tabanan menerima sedikitnya 62 aduan dari calon siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri, meskipun telah mengikuti seleksi melalui jalur prestasi dan domisili.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menjelaskan bahwa laporan tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Kecamatan Tabanan. Tercatat masing-masing 26 siswa gagal diterima di SMAN 1 dan SMAN 2 Tabanan, serta 10 lainnya di SMKN 1 Tabanan. Ia memperkirakan jumlah tersebut bisa bertambah, sebab belum termasuk data dari SMAN 1 Kediri dan SMKN 2 Tabanan yang berada di Kecamatan Marga.
“Kami masih terus mengupayakan agar siswa yang tercecer bisa ditampung. Ini baru data awal dari wilayah Tabanan, kami juga akan menyisir wilayah lain,” ujar Wastana, Jumat (18/7/2025).
Menurut Wastana, mayoritas siswa yang mengadu awalnya mendaftar lewat jalur prestasi. Setelah tidak lolos, mereka mencoba jalur domisili, namun kembali terbentur pada persoalan administratif. Salah satu hambatan terbesar adalah kewajiban melampirkan nilai rapor dari semester 1 hingga 5 jenjang SMP, yang banyak belum bisa dipenuhi.
“Persoalan utama di jalur domisili adalah tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan informasi teknis yang membuat siswa terhambat,” tambahnya.
Komisi IV, kata Wastana, sebenarnya telah mengantisipasi potensi masalah ini sejak awal pembukaan pendaftaran. Namun, hingga saat ini baru SMAN 2 Tabanan dan SMKN 1 Tabanan yang merespons koordinasi yang dilakukan Komisi IV.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawalan agar tidak ada calon siswa yang terabaikan dalam proses seleksi. Terlebih, Kabupaten Tabanan tidak memiliki cukup sekolah swasta sebagai alternatif, sehingga sebagian besar siswa menggantungkan harapan hanya pada sekolah negeri.
“Poinnya, jangan sampai ada anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena sistem belum siap,” tegas Wastana. mas/ama/*









