Soroti Isu Infrastruktur dan Penerangan Jalan, Fraksi Gerindra di DPRD Denpasar Ingatkan Penanganan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas
Denpasar, PancarPOS | Pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I yang diadakan pada Kamis, 31 Oktober 2024, Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar mengemukakan pandangan umum dan pendapat akhir terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025. Dalam penyampaian yang dibacakan oleh I Ketut Ngurah Aryawan, anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, fraksi ini menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Fraksi Gerindra berharap anggaran tersebut dapat mengoptimalkan kesejahteraan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjadikan Kota Denpasar sebagai daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar juga mengingatkan Dinas Perhubungan mengenai banyaknya lampu penerangan jalan yang mati. Kondisi ini menyebabkan sejumlah jalan menjadi gelap, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan aksi kriminalitas. “Untuk itu, kami mendesak agar segera dilaksanakan perbaikan atau penggantian lampu penerangan yang rusak,” ungkap I Ketut Ngurah Aryawan. Fraksi ini menilai bahwa penerangan jalan yang baik adalah salah satu aspek penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Pihaknya berharap Dinas Perhubungan dapat merespons dengan cepat untuk memastikan semua jalan dalam kondisi aman, sehingga memberikan rasa nyaman bagi warga saat beraktivitas, terutama di malam hari.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Denpasar mengingatkan Dinas Pendidikan mengenai beberapa isu penting terkait pendidikan. Pertama, dalam pendirian bangunan gedung SMP Negeri, diharapkan agar infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar disiapkan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa dan guru. Kedua, Fraksi Gerindra menyoroti situasi kekurangan guru di tingkat SD dan SMP. Mereka mendesak agar solusi segera dicari untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, terkait kebutuhan ruang guru di SD 1 Renon yang sudah pernah disurvei, Fraksi Gerindra meminta agar kebutuhan ini segera direalisasikan. “Ruang guru yang memadai sangat diperlukan oleh para guru untuk mendukung kinerja mereka dalam mengajar,” tegas mantan Ketua Karang Taruna Kota Denpasar itu.
Terkait penanganan sampah di Kota Denpasar pasca penutupan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya pengelolaan yang lebih efektif. Saat ini, kota hanya mengandalkan TPS3R yang tersebar di beberapa desa/kelurahan, sementara produksi sampah masyarakat mencapai 1.020 ton per hari, sedangkan kapasitas TPS3R hanya mampu mengurai sekitar 200 ton. Fraksi Gerindra mendesak Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mencari vendor baru yang lebih kompeten dalam menangani masalah sampah. Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar ini, menekankan perlunya kajian yang mendalam dan pengalaman sebelumnya sebagai acuan dalam memilih vendor yang dapat menangani volume sampah yang besar, serta solusi untuk mengurangi bau yang dihasilkan dari proses pengolahan.
Anggota Dewan dari Dapil Denpasar Barat ini menegaskan, “Kami berharap Dinas terkait segera mengambil langkah nyata untuk memastikan pengelolaan sampah di Kota Denpasar dapat berjalan lebih baik, agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat.” Fraksi ini juga meminta agar transparansi dalam proses pemilihan vendor dapat dijaga, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Dengan langkah-langkah ini, Fraksi Gerindra berharap penanganan sampah di Kota Denpasar dapat menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mendukung program keberlanjutan yang diusung oleh pemerintah kota. Terkait penataan trotoar di Kota Denpasar, Fraksi Gerindra mencatat bahwa masih banyak area yang membutuhkan perhatian, termasuk Jl. Astasura, Jl. Imambonjol Tengah, Jl. Kebo Iwa Utara Br. Tegal Linggah, Jl. Tukad Balian Renon, serta Jl. Pulau Sailus, Jl. Pulau Roti, dan Jl. Pulau Singkep. Fraksi ini menekankan pentingnya trotoar yang baik untuk mendukung kenyamanan pejalan kaki dan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas jalan dan drainase di beberapa lokasi, seperti Tukad Banyusari, Jl. TKD Yeh Biu, dan Jl. TKD Pule. Mereka mengingatkan bahwa kondisi jalan yang baik dan sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko banjir dan memastikan mobilitas masyarakat yang lancar. I Ketut Ngurah Aryawan menegaskan, “Kami mendesak Dinas Pekerjaan Umum untuk segera merencanakan dan melaksanakan perbaikan infrastruktur ini, agar Kota Denpasar dapat memiliki fasilitas yang aman dan nyaman bagi semua penggunanya,” bebernya. Fraksi Gerindra berharap, dengan perhatian yang lebih pada penataan trotoar dan perbaikan jalan serta drainase, kualitas hidup masyarakat di Kota Denpasar dapat meningkat.
Terkait kebijakan Dinas PUPR dalam pelaksanaan perbaikan trotoar dan peningkatan badan jalan, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa tindakan menebang atau menghilangkan pepohonan di daerah milik jalan (damija) perlu dilakukan dengan hati-hati. Mereka menyarankan agar dilakukan kajian mendalam mengenai peraturan daerah yang melarang penebangan pohon, untuk menghindari tumpang tindih aturan. I Ketut Ngurah Aryawan menekankan pentingnya menjaga kesejukan dan keindahan kota, terutama mengingat kondisi cuaca yang semakin panas di Kota Denpasar. “Kami berharap Dinas PUPR dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, agar tetap berkomitmen pada perlindungan lingkungan. Penebangan pohon seharusnya menjadi pilihan terakhir, dan sebaiknya dicari solusi alternatif yang tidak merugikan ekosistem kota,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar setiap proyek infrastruktur mempertimbangkan aspek keberlanjutan, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, yang sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Denpasar dapat tetap sejuk dan nyaman meski dalam proses pembangunan. Terkait kaum penyandang disabilitas di Kota Denpasar, Fraksi Gerindra menyoroti dampak keterbatasan fisik terhadap kualitas hidup mereka dan keluarganya. Banyak keluarga melaporkan kesulitan dalam membayar biaya pendidikan, yang mengakibatkan anak-anak mereka putus sekolah atau tidak mampu membayar biaya kost.
Pejuang Kemanusiaan ini, mengingatkan bahwa perhatian yang lebih dari Dinas Sosial dan instansi terkait sangat diperlukan. “Kami mendesak agar tidak hanya diberikan bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga dukungan yang berkelanjutan. Ini penting agar penyandang disabilitas dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan mereka,” ujarnya. Fraksi Gerindra berharap ada program-program yang dapat mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. ama/ksm
