“Yang namanya proyek penataan pantai kan pantai yang ditata itu,” tandas warga ini, seraya mewanti-wanti namanya tidak disebutkan di media. Selain itu, dari isu yang berkembang di antara warga Pererenan, juga menyebutkan ada muncul tanah timbul dari hasil reklamasi atau pengurugan loloan di sepanjang Sungai Surungan atau tepatnya menuju sempadan Pantai Lima. Pengurugan loloan inilah yang dipermasalahkan warga, karena disinyalir disengaja mempersempit badan sungai atau loloan yang menuju Pantai Lima, sehingga memunculkan tanah timbul atau reklamasi yang juga diduga tanpa izin yang memadai.
“Kalau pun muncul tanah timbul seharusnya diperuntukan untuk desa adat (Desa Adat Pererenan, red). Setelah kita telusuri siapa sebetulnya yang memiliki tanah timbul ini ternyata tidak jelas. Luasnya lebih kurang 60 atau hampir 70 are. Anggaplah 60 are, dan dari awal lahan ini tidak ada, karena semua awalnya hanya loloan. Jadi loloan sekarang mengecil, dan jadinya tanah muncul yang menjadi persoalan kita untuk siapa tanah itu nantinya?,” bebernya.
Krama Desa Adat Pererenan ini, menegaskan awalnya sungai atau loloan di Pantai Lima sangat lebar dan itu yang diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan tanpa sepengetahuan warga setempat. Sebenarnya jika loloan tersebut akhirnya ditata dan diurug seperti itu, seharusnya bisa menjadi hak milik desa adat, karena merupakan wilayah Desa Adat Pererenan. Namun apa yang tidak disangka malah tanah hasil reklamasi loloan itu, kini disinyalir akan didirikan bangunan restoran, karena sudah beralih nama menjadi hak milik salah satu investor asing.
Warga bahkan sempat menyetop proyek pembangunan restoran tersebut, dengan tujuan agar mengetahui siapa sebenarnya pemilik bangunan yang berdiri di atas lahan reklamasi loloan Pantai Lima. “Memang kita stop sehari kemarin. Kita mencoba siapa yang akan datang? Itu maksudnya,” imbuh Warga Banjar Pengembungan ini.
