Denpasar, PancarPOS | Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam sebuah pengarahan besar di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Center, Kamis (26/3/2026). Momen ini menjadi sinyal kuat bahwa birokrasi Bali didorong keluar dari pola kerja biasa menuju sistem kerja progresif berbasis visi besar daerah.
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa seluruh ASN tidak lagi bekerja secara sektoral dan parsial, melainkan harus bergerak dalam satu kesatuan visi pembangunan, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru.
Ratusan ASN lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom, memperlihatkan skala konsolidasi birokrasi yang masif dan menyeluruh. Koster secara tegas meminta seluruh perangkat daerah memahami arah pembangunan Bali secara utuh, bukan sekadar fokus pada bidang kerja masing-masing. “Semua harus bersatu. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ini bukan program sektoral, ini gerakan bersama untuk Bali,” tegasnya.
Koster bahkan meminta para ASN benar-benar menginternalisasi dokumen visi tersebut, bukan sekadar menjadikannya formalitas administratif. Ia mengingatkan bahwa dokumen Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah dibagikan sejak tahun sebelumnya dan seharusnya sudah dipahami secara mendalam.
Dalam suasana yang penuh tekanan simbolik, Koster meminta ASN yang hadir mengangkat dokumen fisik yang mereka miliki sebagai bentuk komitmen nyata. Ia menilai, jika selama setahun dokumen itu dipegang, maka seharusnya sudah menjadi bagian dari pola pikir dan tindakan birokrasi. “Dibaca, dipelajari, dihayati, dan dijalankan. Tidak boleh setengah-setengah,” ujarnya dengan nada tegas.
Gubernur asal Buleleng ini juga mengingatkan bahwa pemahaman ASN harus melampaui batas sektoral. ASN di bidang pertanian, misalnya, tidak boleh hanya memahami urusan pertanian, tetapi juga harus memahami keseluruhan visi pembangunan Bali.
Menurutnya, birokrasi Bali harus berubah menjadi sistem yang terintegrasi, kolaboratif, dan mampu menjelaskan arah pembangunan kepada publik. Hal ini penting agar komunikasi pemerintah tidak hanya bergantung pada satu unit seperti biro humas. “Semua ASN harus bisa menjelaskan visi ini ke masyarakat. Kita harus menjadi satu tim,” kata Koster.
Langkah ini menandai fase baru reformasi birokrasi di Bali, di mana ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menjadi agen ideologis pembangunan daerah. mas/ama/*
