Ketua Gapembi Bali Wajibkan Semua Dapur MBG Dikelola Serius dan Profesional

Denpasar, PancarPOS | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia kini mendapat perhatian serius dari kalangan pengusaha jasa boga. Program yang menyasar jutaan anak Indonesia itu dinilai tidak bisa dikelola secara sembarangan layaknya katering biasa karena memiliki risiko besar jika tata kelola dapur tidak dilakukan secara profesional dan terstandarisasi.

Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapembi) Bali, A.A. Istri Yuli Savita Sari yang akrab disapa Gek Yuli, menegaskan bahwa dapur MBG wajib menerapkan sistem katering industrial modern dengan standar keamanan pangan yang ketat demi mencegah munculnya kasus keracunan makanan massal. Menurutnya, MBG bukan hanya program distribusi makanan, tetapi investasi besar negara dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas.

“Program MBG ini bukan katering biasa. Ini sudah masuk skala katering industrial karena produksinya besar dan distribusinya luas. Jadi pengelolaannya harus jauh lebih serius dan semua pihak harus mau mengikuti training serta standardisasi,” tegas Gek Yuli, saat Rakerda APJI Bali di Denpasar, pada Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan, banyak pihak masih menganggap dapur MBG hanya sekadar aktivitas memasak dalam jumlah besar. Padahal, dalam sistem katering industrial terdapat prosedur ketat yang harus dipatuhi mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi dapur, pengolahan makanan, sistem penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima penerima manfaat.

Menurutnya, satu kesalahan kecil saja dapat memicu dampak besar, terutama jika makanan yang diproduksi terkontaminasi atau tidak memenuhi standar higienitas. “Kalau sampai ada kesalahan, dampaknya bukan satu atau dua orang, tapi bisa massal. Karena itu keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Gek Yuli menilai bahwa tantangan terbesar program MBG bukan hanya persoalan distribusi makanan, tetapi kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dapur industrial secara profesional. Karena itu Gapembi Bali mengambil peran aktif tidak hanya sebagai organisasi pengusaha makanan dan minuman, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.

“Kami siap memberikan awareness, pelatihan, dan masukan kepada mitra, kepala Satuan Pelayanan Pemakanan (SPP), relawan dapur, maupun pengelola lainnya agar program ini berjalan sesuai standar,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Gek Yuli juga menegaskan pentingnya sinergi antarorganisasi jasa boga dan pemangku kepentingan untuk memastikan program MBG berjalan sukses di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Gapembi Bali juga melakukan kerja sama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan DPD APJI Bali. Penandatanganan kerja sama tersebut turut melibatkan Ketua DPD APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia) Provinsi Bali, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha atau yang akrab disapa Gek Inda.

Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat standardisasi industri jasa boga di Bali, khususnya dalam mendukung kesiapan dapur MBG yang aman, higienis, profesional, dan memenuhi standar nasional. Gek Yuli menilai kolaborasi lintas organisasi sangat penting karena program MBG merupakan program besar yang membutuhkan kekuatan bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Ini bukan soal organisasi mana yang lebih besar atau lebih kuat, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga kualitas program MBG demi masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya, seraya mengatakan bahwa seluruh elemen harus meninggalkan ego sektoral dan fokus pada tujuan utama, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Menurut Gek Yuli, keberhasilan program MBG akan memberikan dampak luar biasa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, program tersebut juga diyakini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat karena melibatkan rantai pasok yang luas mulai dari petani, nelayan, UMKM pangan hingga pelaku distribusi.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat besar tersebut hanya dapat tercapai apabila seluruh sistem pengelolaan dijalankan secara profesional dan transparan. “Kalau tata kelolanya benar, program ini akan menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan kualitas SDM dan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Gek Yuli yang juga menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam tahap awal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, evaluasi menjadi langkah penting untuk mengetahui kelemahan sistem sebelum program dijalankan secara massal di seluruh Indonesia.

Ia menyebut pemerintah diperkirakan akan segera melakukan launching operasional dalam waktu dekat setelah seluruh sistem dinyatakan siap. “Setelah launching nanti harus ada monitoring dan evaluasi yang ketat supaya setiap kekurangan bisa segera diperbaiki sebelum rollout nasional dilakukan,” katanya. Selain itu, Gek Yuli turut menyoroti tantangan pelaksanaan program MBG di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Menurutnya, wilayah 3T justru harus menjadi prioritas karena anak-anak di daerah tersebut sangat membutuhkan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan mereka. Meski menghadapi tantangan infrastruktur dan distribusi, Gek Yuli optimistis program tersebut dapat berjalan dengan baik jika semua pihak bersinergi. “Anak-anak di daerah terpencil juga punya hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi. Karena itu wilayah 3T harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Bali sejauh ini menjadi salah satu daerah yang pelaksanaan MBG-nya cukup baik dan relatif minim persoalan. Namun demikian, ia berharap seluruh pengelola dapur MBG di Bali tetap meningkatkan kualitas koordinasi dan pengawasan. Menurutnya, Bali memiliki peluang besar menjadi contoh nasional dalam implementasi dapur MBG berbasis standar industrial catering. “Kami berharap dapur MBG di Bali terus memperkuat kualitas, meningkatkan pelatihan, dan menjaga sinergi agar bisa menjadi role model nasional,” ujarnya.

Sementara itu, kerja sama antara Gapembi Bali dan APJI Bali melalui penandatanganan MoU diharapkan mampu memperkuat ekosistem jasa boga yang profesional, adaptif, dan siap mendukung program-program strategis pemerintah. Kolaborasi tersebut juga menjadi sinyal bahwa dunia usaha di sektor jasa boga Bali siap mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. “Semua harus bersatu untuk keberhasilan program ini. Karena yang kita bangun bukan hanya dapur, tetapi masa depan bangsa,” pungkas Gek Yuli. ama/ksm