Daerah

Pemutihan Pajak Kendaraan Hoax, Santha Bantah Belum Ada Kebijakan


Denpasar, PancarPOS | Pemutihan pajak kendaraan baik roda dua dan roda empat yang tersebar di media sosial (Mesos) ternyata hoax alias berita palsu. Hal itu ditegaskan, oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santha, SE., M.Si., ditemui di Denpasar, Rabu (24/1/2024) yang membantah terkait marak informasi mengenai pembebasan pajak kendaraan bermotor di Medsos akun yang tidak bertanggungjawab. Ia menegaskan hingga saat ini, belum ada kebijakan pembebasan denda pajak, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1th#ik-072.21/8/2023

Pasalnya, dalam pengajuan kebijakan pemutihan denda PKB maupun BBNKB tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena perlu tahapan dan proses kajian yang panjang, sehingga memerlukan waktu berbulan-bulan. Dijelaskan Santha, sejatinya pihaknya belum membuat kajian tentang pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor atau yang sering disebut relaksasi PKB dalam arti pemutihan, bebas adminitrasi atas denda termasuk juga bebas BBNKB II. “Tidak ada itu sekarang ada pembebasan pajak kendaraan. Saya pastikan berita yang beredar di Medsos tentang pembebasan pajak kendaraan atau pemutihan saya katakan hoax,” tegasnya.

Siapa Pasangan Pilihan Anda Pada Pilpres Tahun 2024
  • GANJAR-MAHFUD
    52949 votes - 78.93%
  • PRABOWO-GIBRAN
    9138 votes - 13.62%
  • ANIS-MUHAIMIN
    4994 votes - 7.44%
Total Votes: 67081
25 Oktober 2023 9:53 pm - 10 Februari 2024 12:00 am
Voting sudah ditutup
1th#bn-004.22/1/2024

Lebih lanjut dikatakan, pada dasarnya terkait pemutihan pajak kendaraan di tahun 2024 perlu adanya pemikiran, sebab berbicara kebijakan perlu ada koordinasi pembina Samsat tingkat provinsi, serta tahapan yang dilalui sampai ke tingkat teknis dengan menyertai data tunggakan. Setelah ada pelampiran tersebut, baru ada pembahasan dan ketika kajian tersebut dinyatakan cukup dengan disertai relevansi rencana kebijakan, salah satunya pemutihan baru bisa mengajukan nota dinas kepada gubernur. “Proses untuk adanya pemutihan sangat panjang, dan sekarang baru awal tahun jadi gak mungkin kebijakan pemutihan pajak keluar,” tegasnya.

1th#ik-001.5/1/2024
Partai Manakah Pilihan Anda Pada Pemilu Tahun 2024?
  • 3. PDI Perjuangan
    26908 votes - 62.32%
  • 4. Partai Golkar
    5398 votes - 12.5%
  • 2. Gerindra
    3162 votes - 7.32%
  • 14. Partai Demokrat
    2242 votes - 5.19%
  • 5. Partai NasDem
    1656 votes - 3.84%
  • 15. PSI
    1227 votes - 2.84%
  • 16. Perindo
    841 votes - 1.95%
  • 11. Partai Garuda
    603 votes - 1.4%
  • 8. PKS
    374 votes - 0.87%
  • 1. PKB
    252 votes - 0.58%
  • 9. PKN
    131 votes - 0.3%
  • 17. PPP
    112 votes - 0.26%
  • 24. Partai Ummat
    86 votes - 0.2%
  • 12. PAN
    67 votes - 0.16%
  • 10. Hanura
    65 votes - 0.15%
  • 6. Partai Buruh
    33 votes - 0.08%
  • 7. Partai Gelora
    14 votes - 0.03%
  • 13. PBB
    7 votes - 0.02%
Total Votes: 43178
18 November 2023 11:15 pm - 10 Februari 2024 12:00 am
Voting sudah ditutup

Dijelaskan, ketika kondisi laporan pada Triwulan I, II dan III, maka barulah relaksasi pemutihan pajak kendaraan keluar. Perlu diketahui menurut Santha respon masyarakat Bali terhadap pajak kendaraan di awal tahun 2024 per 22 Januari masih sangat baik. Sedangkan BBNKB I dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama, masih lebih baik di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan kendaraan produksi 2023 masih ada yang beredar. “Meskipun saat ini belum ada pemutihan respon masyarakat Bali sangat antusias, dan saya sangat ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena masyarakat Bali sangat peduli akan kemajuan infrastruktur Bali,” ucapnya. tra/ama

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan


Back to top button