Segera Cair? Bos Dagang Bakso dan Siomay Dikabarkan Terdaftar Bantuan Idul Fitri Rp2 Juta
Badung, PancarPOS | Menjelang perayaan Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Badung berencana mencairkan bantuan tunai sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) bagi warga ber-KTP Badung, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat. Namun, muncul kabar bahwa beberapa pengusaha, termasuk bos dagang bakso dan siomay yang memiliki usaha mapan, turut terdaftar sebagai penerima bantuan ini. Informasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketepatan sasaran dan validitas data penerima bantuan.
Sejumlah perbekel dan perangkat kelurahan di Badung mengungkapkan keprihatinan mereka terkait ketidakakuratan data penerima bantuan. Mereka menyoroti perlu dilakukan kembali pemutakhiran data yang akurat, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak menerima bantuan yang seharusnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial untuk memastikan bantuan disalurkan kepada yang berhak.
Selain itu, kritik juga datang dari tokoh masyarakat Badung, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, yang menolak pengisian blangko penerimaan program Rp2 juta per KK menjelang Hari Raya Galungan. Ia mengira program tersebut sudah melalui kajian mendalam, namun kenyataannya masih menimbulkan polemik di masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Badung perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pendataan serta verifikasi penerima bantuan sosial. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Tanpa perbaikan yang signifikan, program bantuan sosial berpotensi tidak efektif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, kritik juga datang dari Wakil Ketua DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, yang merasa kecewa terhadap lemahnya pengawasan dana hibah selama lima tahun terakhir. Ia mempertanyakan komitmen anggota DPRD Badung dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, serta sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sering menyatakan bahwa laporan APBD Badung selalu dalam kondisi baik, meski di lapangan terdapat banyak permasalahan.
Menanggapi permasalahan data penerima bantuan, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya memperkuat akurasi data kesejahteraan sosial. Pendataan kesejahteraan sosial ini sangat penting untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat Badung. Peran aktif seluruh stakeholder dibutuhkan untuk kesuksesan program ini.
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Tanpa perbaikan yang signifikan, program bantuan sosial berpotensi tidak efektif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dengan waktu yang semakin mendekati hari raya, masyarakat berharap pemerintah dapat segera menuntaskan permasalahan ini agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran, sehingga tujuan mulia dari program ini dapat tercapai. tim/ama
