Jakarta, PancarPOS | Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, meminta agar pelaksanaan tes urine serentak terhadap anggota Polri dilakukan secara serius, terencana, dan transparan. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada pencitraan semata.
Pernyataan itu disampaikan Wayan menanggapi instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan pemeriksaan urine menyeluruh bagi seluruh anggota Polri. Instruksi tersebut muncul sebagai respons atas sejumlah kasus narkoba yang melibatkan oknum aparat, termasuk kasus terbaru yang menjerat eks Kapolres Bima Kota.
Menurut Wayan, tes urine massal merupakan langkah positif dalam rangka pembersihan internal. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya disertai perencanaan yang matang dan target yang jelas.
“Program ini harus sungguh-sungguh, ada perencanaan dan target akhir yang jelas. Hasil akan baik kalau perencanaannya baik,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).
Ia menilai, langkah tersebut seharusnya bisa dilakukan lebih awal, terutama ketika kasus besar yang melibatkan perwira tinggi Polri mencuat beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia tetap mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi.
Wayan juga menekankan pentingnya ketegasan dalam penindakan. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum yang terbukti menggunakan atau terlibat dalam jaringan narkoba harus mendapatkan sanksi berat.
Menurutnya, perlakuan terhadap aparat tentu berbeda dengan warga sipil. Jika masyarakat sipil pengguna narkoba masih dapat diarahkan ke rehabilitasi, maka aparat yang melanggar hukum harus diproses secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Wayan menyoroti kompleksitas pemberantasan narkoba yang melibatkan jaringan dengan kekuatan finansial besar dan sistem yang terorganisasi. Karena itu, ia mendorong Polri untuk memperkuat kerja sama dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna memastikan perlindungan terhadap pelapor.
Ia berharap pelaksanaan tes urine massal ini dapat menjadi momentum pembenahan internal Polri sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Publik perlu melihat tindakan nyata dan transparansi. Sampaikan hasilnya secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah yang diambil,” pungkasnya. ama/ksm
