Denpasar, PancarPOS | Polemik potongan video yang menampilkan interaksi singkat Gubernur Bali, Wayan Koster dengan seorang anggota DPD RI dapil Bali kini memasuki babak baru. Narasi yang beredar di media sosial dinilai tidak utuh, bahkan cenderung menggiring opini publik ke arah yang menyesatkan.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Taman Werdhi Budaya Art Center saat Gubernur Bali tengah menjalankan agenda resmi penyambutan Pratikno. Dalam situasi protokoler yang ketat dan penuh tekanan waktu, Koster terlihat bergerak cepat menuju titik penyambutan.
Namun, potongan video yang beredar justru menampilkan fragmen singkat tanpa konteks utuh. Dalam potongan tersebut, muncul kesan seolah terjadi interaksi yang tidak wajar. Padahal, berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lapangan, jabat tangan tetap terjadi, hanya berlangsung singkat karena Gubernur Bali harus segera melanjutkan tugas kenegaraan.
Di tengah riuhnya opini yang berkembang, pengusaha muda Bali, Made Hiroki melontarkan kritik keras. Ia menilai ada pola berulang dari oknum tertentu yang memanfaatkan potongan video untuk membangun framing negatif.
“Ini bukan sekadar soal video. Ini soal bagaimana potongan realitas dipelintir untuk membentuk persepsi publik. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi praktik manipulasi opini yang berbahaya,” tegas Hiroki kepada awak media, pada Minggu (19/4/2026).
Ia bahkan menyebut pola seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan mencari panggung dengan cara instan, yakni membangun sensasi dari potongan peristiwa yang tidak utuh. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan figur publik seperti gubernur, tetapi juga mencederai kualitas demokrasi dan etika komunikasi publik di Bali.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang digital kerap dijadikan arena pertarungan persepsi. Potongan video berdurasi beberapa detik bisa berubah menjadi senjata politik ketika disertai narasi yang provokatif. Dalam kondisi seperti ini, publik menjadi pihak yang paling rentan terseret arus informasi yang bias.
Sebagai kepala daerah, Wayan Koster dikenal dengan ritme kerja cepat dan agenda padat, terutama dalam mengawal berbagai program strategis Bali, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penguatan desa adat, hingga kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Dalam konteks seperti itu, interaksi singkat dalam agenda resmi adalah hal yang tidak terhindarkan.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak anggota DPD RI yang diduga terlibat dalam polemik video tersebut. Ketiadaan penjelasan ini justru memperkuat spekulasi di ruang publik, sekaligus membuka ruang liar bagi berbagai tafsir yang belum tentu berdasar. ama/ksm
