Bali Absen di Forum Lingkungan Laut Asia Timur, Dharma Putra Ingatkan Pentingnya Aktif di PNLG
Denpasar, PancarPOS | Absennya delegasi Pemerintah Provinsi Bali dalam ajang PEMSEA Network of Local Governments (PNLG) Forum 2025 di Jakarta, 16–18 September 2025, menuai sorotan. Ketut Gede Dharma Putra, pemerhati lingkungan Bali sekaligus Ketua Yayasan Pembangunan Bali Berkelanjutan, menyayangkan ketidakhadiran tersebut, mengingat Bali merupakan daerah pertama di Indonesia yang bergabung dengan jaringan kemitraan PNLG sejak awal tahun 2000-an.
“Sejak lima tahun terakhir Bali tampak tidak lagi aktif dalam forum PNLG. Padahal, sejak awal, Bali justru dikenal sangat antusias dan selalu menjadi pusat perhatian dengan membawa praktik terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis Integrated Coastal Management (ICM),” ujar Dharma Putra yang hadir sebagai satu-satunya peserta dari Bali pada forum tahun ini, kepada PancarPOS.com, pada Rabu (17/9/2025).
PNLG Forum merupakan ajang penting yang mempertemukan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai negara Asia Timur, termasuk Indonesia, China, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Laos, Vietnam, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Timor Leste. Forum ini berfokus pada isu-isu strategis seperti tata kelola lingkungan pesisir, mitigasi bencana, konservasi laut, penanganan sampah plastik, hingga pengembangan energi kelautan. Tahun ini, forum mengangkat tema “Menuju Ekonomi Biru yang Berkelanjutan dan Inklusif: Menghubungkan Iklim, Alam, dan Energi.”
Dalam forum tersebut, berbagai kepala daerah dari negara anggota memaparkan inovasi penyelamatan sumber daya alam, inisiatif mitigasi bencana, serta perencanaan pembangunan yang melibatkan multi-pihak. Namun, Bali yang saat ini tengah menghadapi tantangan serius seperti banjir besar dan masalah sampah, justru tidak menurunkan delegasi resminya.
Dharma Putra menekankan, absennya Bali cukup disayangkan mengingat PNLG merupakan salah satu penggerak utama implementasi Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia (SDS-SEA) di bawah kerangka kerja PEMSEA. “PNLG bukan hanya forum seremonial. Di sini, daerah-daerah belajar satu sama lain, membangun jejaring, sekaligus memperjuangkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Bali tidak boleh kehilangan momentum ini,” tambahnya.
Sebagai catatan, keikutsertaan Bali dalam PNLG Forum sebelumnya kerap meninggalkan jejak penting. Pada PNLG Forum 2006 di Haikou, Tiongkok, misalnya, para bupati, wali kota, dan gubernur dari Bali menandatangani komitmen bersama implementasi ICM, termasuk alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan.
Dengan luas wilayah pesisir mencapai 583.680 hektar, garis pantai sepanjang 272,5 km, dan 113 pulau kecil, Jakarta sebenarnya memiliki tanggung jawab dan potensi besar dalam mendorong ekonomi biru. Konsep pembangunan berbasis Tri Hita Karana bahkan kerap dijadikan inspirasi oleh peserta forum dari negara lain.
Dharma Putra berharap, pada PNLG Forum berikutnya di Busan, Korea Selatan, Bali bisa kembali hadir dan menampilkan inovasi nyata, khususnya dalam pengelolaan sampah dan mitigasi banjir. “Bali sudah dikenal dunia dengan kearifan lokalnya. Jangan sampai nama Bali hilang dari panggung internasional yang membicarakan masa depan laut dan lingkungan Asia Timur,” pungkasnya. ama/ksm
